Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran dengan tingginya angka importasi LPG di tanah air, pasalnya setiap tahun negara menghabiskan sekitar Rp 80 triliun untuk melakukan impor gas tersebut.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat acara groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, oleh perusahaan Air Products and Chemicals Inc (APCI) asal Amerika Serikat (AS), Senin (24/1/2022).
"Impornya Rp 80-an triliun, itupun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya.
Padahal, kata dia, sumber daya alam yang melimpah, sudah menjadi modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, namun sayangnya hal tersebut belum bisa dilakukan.
Baca Juga: Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara di Sumsel, Jokowi Sentil Ada yang Nyaman Zona Impor
"Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan kerja di negara lain. Padahal kita memiliki bahan baku, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME," katanya.
Presiden Jokowi pun berharap program hilirisasi yang saat ini dilakukan pemerintah dengan memberi nilai tambah bagi setiap sumber daya alam Indonesia bisa dimanfaatkan lebih besar lagi bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
"Ini sudah enam tahun yang lalu saya perintah, tetapi Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi proyek batu bara jadi DME," ujarnya.
Hari ini, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerjanya ke wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, untuk melakukan peletakkan batu pertama pembangunan proyek hilirisasi gasifikasi batubara menjadi DME oleh perusahaan Air Products and Chemicals Inc (APCI) asal Amerika Serikat (AS).
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Ketua DK OJK Wimboh Santoso.
Baca Juga: Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, Politisi PDIP Effendi Simbolon Singgung Soal Kedekatan dengan Jokowi
Dalam sambutannya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi APCI ini senilai USD15 miliar atau setara Rp210 triliun, dimana merupakan yang terbesar nilai investasi negeri Paman Sam tersebut setelah PT Freeport Indonesia.
Namun untuk pembangunan proyek ini menghabiskan investasi mencapai Rp 33 triliun.
"Ini investasinya langsung dari Amerika, Bukan Jepang, Korea dan China. Jadi kalau ada yang bilang investasi hanya untuk 1 negara saja itu tidak benar," kata Bahlil dalam sambutannya.
Bahlil bilang kesepakatan investasi tersebut berupa pendirian fasilitas gasifikasi untuk konservasi batu bara bernilai rendah menjadi produk kimia bernilai tambah tinggi seperti metanol, DME (Dimethyl Ether), dan bahan kimia lainnya.
Kerja sama itu ditujukan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan substitusi impor.
Dalam program hilirisasinya nanti, Air Products akan melakukan kerjasama dengan perusahaan BUMN seperti PT Pertamina Persero dan PT Bukit Asam Tbk untuk mendapatkan batu bara yang sesuai dengan spesifikasi Air Products.
Air Prodcut sendiri kata Bahlil memang telah menyanggupi untuk selesaikan pabrik pengolahan DME lebih cepat dari target.
“Waktunya seharusnya 36 bulan, tapi kami rapat minta 30 bulan investasi full dari Amerika,” ujar Bahlil.
Dia mengklaim salah satu manfaat terbesar hilirisasi selain menurunkan impor juga penciptaan lapangan kerja. Menurut Bahlil proyek DME oleh Ai Products akan menyerap tenaga kerja yang begitu besar.
“Ini akan hasilkan 12-13 ribu (tenaga kerja) dari konstruksi, 11-12 ribu (tenaga kerja) di hilir oleh Pertamina, eksisting produksi lapangan kerja disiapkan 3 ribu. Itu langsung, kalau tidak langsung bisa 3-4 kali lipat,” pungkasnya.
