"Tidak boleh ada penambahan utang atas proyek IKN, RUU IKN harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU proyek IKN tak libatkan dan bebani APBN di kemudian hari," tambahnya.
PKS juga berpendapat dalam RUU IKN harus dapat menjamin tidak ada pemindah tanganan Barang milik negara yang tadinya digunakan Kementerian Lembaga di Jakarta atau provinsi lainnya sebab hal itu akan berisiko merugikan negara.