Infografis
Suara.com - Total Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah untuk tujuh BUMN mencapai Rp38.4 triliun di tahun 2022.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, PMN tahun ini fokus mendukung kelanjutan pembangunan.
"Pembangunan infrastruktur transportasi, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mendukung penjaminan proyek infrastruktur nasional," ujar Rahayu dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (15/1/2022).
Mengutip dari Warta Ekonomi, Rahayu menyebut, PMN wajib dikelola secara good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Sejak tahun 2021, Kementerian Keuangan mewajibkan adanya Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama khusus bagi para penerima PMN.
"KPI ini dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN/Lembaga penerima PMN dengan Kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk komitmen dari manajemen BUMN untuk mencapai target serta bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana APBN," ujarnya.
BUMN atau lembaga uang sudah menandatangani KPI PMN 2021 diantaranya, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Penataran Angkatan Laut (PAL), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
KPI khusus PMN tersebut meliputi dua hal utama yaitu output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholders, baik itu BUMN/Lembaga-nya maupun yang lebih penting lagi adalah masyarakat.
Sementara untuk tahun 2022, setidaknya ada 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat kucuran dana PMN, yaitu:
Baca Juga: Pemanfaatan Teknologi IoT untuk Menghemat Energi Listrik
PT Waskita Karya Rp3 Triliun
Untuk mendukung penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.
PT PII Rp1,08 triliun
Mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.
PT SMF Rp 2 triliun
Pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25%).
PT Adhi Karya Rp 1,9 triliun
Investasi pada jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan SPAM Regional Karian Serpong.
PT Hutama Karya Rp 23,8 triliun
Melanjutkan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera (JTTS). Output JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.
Perum Perumnas Rp 1,5 triliun
Peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program Pemerintah pengadaan “satu juta rumah” serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.
PT PLN Rp 5 triliun
Pembangunan sejumlah pproyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan 5 DPSP (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang
