Sri Mulyani Lapor Ke Bank Dunia Soal Program Kesetaraan Gender RI

Jum'at, 14 Januari 2022 | 11:55 WIB
Sri Mulyani Lapor Ke Bank Dunia Soal Program Kesetaraan Gender RI
Menkeu Sri Mulyani dalam konfrensi pers virtual pada Senin (13/12/2021). [Tangkapan Layar]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melapoekan kepada Bank Dunia berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Indonesia mengadopsi kesetaraan gender ini dalam tujuan pembangunan jangka panjang kami. Penganggaran berbasis gender juga telah dipromosikan di Indonesia,” ujar Menkeu secara daring dalam diskusi yang diselenggarakan World Bank bertajuk “Gender Equality and Development +10: Looking Back to Spring Forward”, dikutip Jumat (14/1/2021).

Sebagai Presidensi G20, upaya mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga dilakukan dalam diskusi para pemimpin dunia pada Finance Track dan Sherpa Track.

Di sisi lain, Indonesia juga mempromosikan Women-20 (W20), engagement group G20 yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong adopsi komitmen G20 dalam isu perempuan. W20 fokus pada empat isu prioritas, yakni diskriminasi dan kesetaraan perempuan, inklusi ekonomi untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesehatan Hingga Juni 2022

“Sebagai menteri keuangan, saya terus mempromosikan ini. Pada saat yang sama, kami juga menunjukkan kepemimpinan sehingga kita akan dapat terus membuat kemajuan yang nyata,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan berbagai instrumen juga digunakan untuk mendukung kesetaraan gender, terutama terkait dengan peluang ekonomi.

“Kami juga memberikan dukungan yang cukup banyak untuk usaha kecil dan menengah, sektor informal, terutama perempuan. Kami memberikan akses permodalan bagi sebagian besar perempuan dalam partisipasi angkatan kerja di sektor informal,” ujar Menkeu.

Di Kementerian Keuangan sendiri, dukungan juga kepada pegawai perempuan melalui menyediakan ruang laktasi dan mengasuh anak hingga cuti melahirkan.

“Ini semua sangat progresif jika Anda mempertimbangkan dalam konteks global maupun Indonesia sendiri,” kata Menkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani Geram, Anggaran TKDD Masih Sisa Rp 100 Triliun

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI