Infografis
Suara.com - Masalah pasokan batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) diharapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan segera menemukan titik terang.
Hal ini ia sampakikan dalam rapat koordinasi, selain juga meminta tim lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdiri dari Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN, untuk menyiapkan solusi jangka menengah terkait DMO batu bara.
"Untuk solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan Hari Operasi (HOP) PLTU PLN dan IPP (perusahaan listrik swasta) pada bulan Januari, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai HOP minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis," kata Menko Luhut, Senin (10/1/2021).
Dalam laporan perkembangan dari PLN, ia menyampaikan, guna memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP pada Januari 2022, sesuai dengan arahan Menteri ESDM (akhir bulan minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP) diperlukan pasokan batu bara sebesar 16,2 juta MT (Metrik Ton).
Baca Juga: Menteri ESDM Ganti Pejabat Kementerian yang Berhubungan dengan Batu Bara
Kekurangan pasokan sebesar 2,1 juta MT yang kemarin dilaporkan, sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM pada tanggal 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022.
Selain itu, total kebutuhan armada untuk mengangkut batu bara untuk pemenuhan target HOP di akhir bulan Januari 2022 sebanyak 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment.
Dari kekurangan armada sejumlah 18 vessel dan 211 tongkang, telah terpenuhi sejumlah 11 vessel dan 187 tongkang.
"Sisanya masih dalam proses nominasi dan seluruhnya digaransi ketersediaannya oleh INSA, sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan PLN," jelas Menko Luhut dikutip dari Antara.
Sehingga demikian, langkah-langkah intervensi akan memberikan koreksi positif terhadap HOP yang semula dalam kondisi krisis menjadi minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP.
Baca Juga: Usai Jepang dan Korsel, Filipina Kelabakan Minta Indonesia Buka Ekspor Batu Bara
Berdasarkan hasil operasi lapangan Tim Minerba bersama tim PLN mengenai kargo batu bara tujuan ekspor di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, beberapa sudah berhasil ditindaklanjuti.
Total 62,5 ribu MT kargo batu bara yang diperuntukkan ekspor, atas dukungan semua pihak, termasuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, berhasil dialihkan ke tujuan domestik dan segera mengarah ke PLTU Paiton 9.
Terkait solusi jangka menengah, Menko Luhut juga meminta tim lintas K/L menyiapkan solusi Badan Layanan Umum (BLU) untuk pungutan batu bara. Ia meminta dalam waktu tujuh hari, rencana tersebut sudah bisa dipaparkan kepadanya.
Menko Luhut juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat menyelesaikan proses audit agar perbaikan-perbaikan yang sifatnya permanen bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah serupa di masa depan.
