Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita mengenai langkah penanganan Pandemi Covid-19, khususnya pada penyediaan anggaran negara untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya Virus Corona dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Dia mengemukakan, terkait masalah dana untuk penanganan pandemi tidak ada masalah.
“Pokoknya apapun yang berhubungan dengan (penanganan) pandemi maka tidak ada masalah dana, dana harus disediakan. Karena pandemi ini akan memporak-porandakan segala macem, jadi anggaran kita naikkan,” kata Sri Mulyani dalam sebuah diskusi virtual bertajuk Jejak Keberhasilan Pemerintah dalam Vaksinasi Covid-19 pada Selasa (28/12/2021).
Menkeu bercerita bahwa salah satu yang hal paling penting dalam penanganan pandemi adalah penyediaan vaksin untuk menyelamatkan masyarakat.
Maka, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan vaksin ketika sudah ada vaksin yang tersedia saat itu juga. Tantangan selanjutnya adalah melakukan proses vaksinasi kepada penduduk Indonesia.
Menurut Menkeu, Presiden Jokowi menginstruksikan supaya pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan secara cepat dengan mengerahkan segala upaya, termasuk dengan pengerahan personel TNI-Polri dan bidan BKKBN sebagai penyuntik vaksin.
Namun Menkeu juga bercerita mengenai bagaimana penempatan anggaran supaya bisa tepat untuk memperlancar program vaksinasi ini.
Semua pihak, baik itu TNI-Polri, BKKBD dan pemerintah daerah diminta berkontribusi dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi.
“Makanya kami terus menerus melakukan apa yang disebut fleksibilitas dari APBN, tapi tetap akuntabel. Karena yang kita hadapi itu belum tentu ada satu kali dalam 100 tahun ya, dan kejadiannya kan nggak semuanya bisa under our control,” sambung Menkeu.
Baca Juga: Sri Mulyani Langsung Pusing Ketika Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Gratis
Pada bidang kesehatan, Menkeu juga menambahkan, biaya testing-tracing serta klaim perawatan pasien Covid di RS juga dibiayai melalui anggaran negara. Selain itu, penyediaan obat dan vitamin untuk pasien isolasi mandiri juga difasilitasi oleh pemerintah.
