President University Tanda Tangani Kerjasama Dengan UNPAD, Apa Isinya?

Iwan Supriyatna Suara.Com
Senin, 20 Desember 2021 | 15:05 WIB
President University Tanda Tangani Kerjasama Dengan UNPAD, Apa Isinya?
President University Tanda Tangani Kerjasama Dengan UNPAD, Apa Isinya? (Dok: Istimewa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kawasan industri Jababeka, yang dibangun sejak akhir 1990-an, semakin berkembang menjadi kawasan industri terpadu dan terintegrasi. Bahkan kawasan ini telah berkembang menjadi kota mandiri dengan dihuni oleh lebih dari 1 juta penduduk, yang sebagian besar di antaranya merupakan warga kelas menengah. Di seputar kawasan ini juga sudah ada lebih dari 20 rumah sakit. Jadi, semua fasilitas pendukung sudah tersedia. Hanya masih ada yang kurang, yakni belum tersedianya institusi pendidikan kedokteran.

Demikian dipaparkan Dr. (HC) SD Darmono, Founder Jababeka Group dan President University (PresUniv), saat memberikan sambutan pada acara penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PresUniv dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) di Hotel Nuanza, Cikarang, Bekasi, Jumat (17/12). PKS ini ditandatangani oleh Rektor PresUniv Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, Sp.OG(K). 

Acara penandatanganan PKS kali ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D., Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.A., M.Kn, Wakil Rektor bidang Sumber Daya, dan Dr. Josep Ginting, SE, MM, Wakil Rektor bidang Pengembangan Usaha. Sementara, dari Universitas Padjajaran hadir dr. Irvan Afriandi, MPH.,Dr.PH, Wakil Dekan bidang Sumber Daya dan Organisasi, Prof. Dr.med. dr. Tri Hanggono Achmad (Rektor Unpad periode 2015-2019), dan beberapa pimpinan lainnya.

PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Pembinaan/Pendampingan dari Fakultas Kedokteran, Unpad, dalam rangka pendirian Prodi Kedokteran di PresUniv yang dilakukan PresUniv dan Fakultas Kedokteran, Unpad, di Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, akhir September 2021. Jadi, penandatanganan PKS kali ini kembali menjadi langkah maju bagi PresUniv untuk mendirikan Prodi Kedokteran.

Baca Juga: Jababeka Raih Smart Industrial Estate di Ajang INDI Award 4.0 Kemenperin

Dua Klausul

PKS kali ini mencakup dua klausul, yakni dalam rangka pendirian Program Studi Kedokteran di PresUniv dan pengembangan Academic Health System (AHS) di kawasan industri Jababeka. AHS atau sistem kesehatan akademis adalah pengorganisasian segala institusi kesehatan yang di kawasan industri Jababeka dan sekitarnya, seperti rumah sakit, institusi pendidikan kedokteran, lembaga pendidikan kesehatan, riset dan lainnya. Wujud akhir dari AHS adalah tersedianya sistem layanan kesehatan yang terintegrasi guna meningkatkan mutu layanan kesehatan ke masyarakat, serta adanya riset yang unggul dan mendukung pengembangan layanan kesehatan.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Darmono mengungkapkan bahwa PresUniv sudah lama ingin membuka pendidikan kedokteran, namun terhambat oleh regulasi tentang moratorium pendirikan Program Studi atau Fakultas Kedokteran yang sudah diterapkan sejak tahun 2016 oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Dengan terus bertambahnya jumlah rumah sakit yang ada di Cikarang dan sekitarnya, kini kebutuhan akan SDM kesehatan, termasuk dokter, terus meningkat. Maka, adanya Program Studi Kedokteran di Cikarang, Bekasi, sudah menjadi kebutuhan.

Dengan adanya pendampingan dari Fakultas Kedokteran, Unpad, Darmono berharap Program Studi Kedokteran di PresUniv akan mampu menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. “Jadi, merupakan kehormatan bagi PresUniv bisa menandatangani PKS dengan Fakultas Kedokteran, Unpad, yang namanya sudah begitu besar dan bersejarah.” Darmono berharap dengan adanya dokter-dokter yang berkualitas, kelak tak perlu lagi para ekspatriat atau eksekutif lainnya yang bekerja di kawasan industri Jababeka pergi berobat atau memeriksa kesehatannya di luar negeri. “Mereka cukup berobat atau memeriksa kesehatannya di rumah-rumah sakit yang ada di Cikarang,” tegasnya.

Sementara, Prof. Yudi Mulyana Hidayat menyampaikan apresiasi atas kepercayaan PresUniv terhadap Fakultas Kedokteran, Unpad, untuk memberikan pendampingan. “Kami sangat menghargai kepercayaan PresUniv,” ucap Prof. Yudi. Menyinggung soal pengembangan AHS di kawasan industri Jababeka, Prof. Yudi menekankan pentingnya dukungan dari segenap stakeholders. “Jika tanpa dukungan dari seluruh pihak, pengembangan AHS tidak akan berhasil,” tegas dia.

Baca Juga: Erupsi Gunung Semeru, Pakar Unpad: Letusan Kemarin Bukan Tiba-tiba

Atasi Ketimpangan Distribusi Dokter

Melanjutkan sambutannya, Darmono mengungkapkan bahwa sekarang ini PresUniv banyak menerima mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal serupa juga akan diterapkan untuk Program Studi Kedokteran. Harapannya setelah lulus dari Prodi Kedokteran, PresUniv, mereka akan kembali ke daerahnya untuk berkarya sebagai dokter di sana. Dengan cara seperti ini, PresUniv akan ikut membantu mengatasi ketimpangan distribusi dokter di berbagai daerah di Indonesia.

Saat ini di Indonesia rasio jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk, terutama distribusinya, memang masih sangat timpang. Merujuk data Kementerian Kesehatan tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara memiliki 6-7 dokter umum untuk setiap 10.000 penduduknya. Sementara provinsi yang menjadi tetangga dekat Jakarta, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, hanya memiliki 1 dokter umum untuk setiap 10.000 penduduk. Provinsi Jawa Tengah pun hanya memiliki 1-2 dokter umum per 10.000 penduduk. Hal serupa juga terjadi di beberapa provinsi lainnya, seperti Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku.

World Health Organization (WHO) memang hanya menetapkan 1 dokter per 10.000 penduduk. Dalam keadaan normal, jumlah dokter tersebut memang sudah memenuhi standar WHO. Namun, jika terjadi pandemi atau bencana kesehatan lainnya, seperti pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia sejak akhir tahun 2019, jumlah dokter yang sangat terbatas akan menyulitkan penanganan. Akibatnya akan banyak pasien yang tidak tertolong. Bahkan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya pun ikut menjadi korban. Salah satu pemicunya adalah akibat para dokter dan tenaga kesehatan bekerja terlalu keras menangani pasien Covid-19, sehingga mereka sangat kelelahan. Dalam kondisi semacam itu, daya tahan tubuh mereka pun menurun, sehingga rentan terinfeksi virus dan segala penyakit lainnya. Itulah potret yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan banyak negara lainnya. 

Maka, belajar dari kasus pandemi Covid-19, menambah jumlah dokter dan tenaga kesehatan, termasuk fasilitas pendukungnya, kini menjadi kebutuhan. Moratorium pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh pemerintah sudah layak untuk dikaji kembali. Jangan sampai kasus pandemi, seperti pandemi Covid-19, yang menelan banyak korban jiwa sebagai akibat kurangnya jumlah dokter, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, berulang kembali.

Program perkuliahan di PresUniv selama ini menggunakan bahasa Inggris. Maka, dokter-dokter lulusan PresUniv juga akan fasih berbahasa Inggris. Saat ini kemampuan dalam berbahasa Inggris menjadi sangat penting. Masih banyak jurnal, publikasi ilmiah, seminar atau event berskala internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu kemampuan berbahasa Inggris juga diperlukan oleh mahasiswa atau lulusan PresUniv yang ingin memperluas jejaringnya sampai ke tingkat internasional. Dengan begitu, peluang mahasiswa dan lulusan Program Studi Kedokteran, PresUniv, untuk mengembangkan diri menjadi sangat terbuka.

Bahkan, ungkap Darmono, dengan kemampuannya berbahasa Inggrisnya, peluang bagi lulusan Program Studi Kedokteran, PresUniv, untuk berkarier dalam bidang kedokteran di luar negeri juga menjadi sangat terbuka. Jadi, kelak Indonesia akan mampu mengekspor tenaga kerja yang berkualitas. Indonesia akan mampu mengekspor tenaga kerja yang terdidik, bukan hanya tenaga kerja kasar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI