Untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut, pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi, di mana saat ini Indonesia memilki 21 BLK Kemnaker, 284 BLK Pemda, 2.127 BLK Komunitas, dan lebih dari 5.000 LPK swasta.
"Semua pelatihan tersebut telah disesuaikan dengan standar kompetensi yang berlaku," kata Ali Hapsah.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia memiliki 70 KKNI dan 723 SKKNI. "Oleh karena itu, dalam strategi kami di tahun 2020-2024, kemitraan dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama dalam mengembangkan pelatihan vokasi di Indonesia," katanya.
Kerja sama dengan pemangku kepentingan tersebut dapat berupa peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar tenaga kerja, optimalisasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja dan forum komunikasi dengan industri untuk mendukung proses link and match ketenagakerjaan, pengembangan Unemployment Benefit, pengembangan profesionalisme sertifikasi kompetensi, dan mendorong program pemagangan di dalam dan luar negeri.
"Semua upaya tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif," ujarnya.