Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmen untuk berpartisipasi menghindari perubahan iklim merupakan komitmen bersama seluruh negara di dunia.
Dalam hal ini, Indonesia sudah menyampaikan dalam National Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan 29 persen CO2 dengan kemampuan sendiri dan 41 persen CO2 dengan dukungan internasional, serta berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.
“Tanggung jawabnya adalah common sama semuanya. Tanggung jawabnya untuk menghindarkan climate change tapi dari sisi diferensiasi untuk responsibility berbeda tergantung dari kontribusi terhadap CO2 selama ini,” ungkap Sri Mulyani saat menjadi pembicara Pertamina Energy Webinar 2021 secara daring, Selasa (7/12/2021).
Untuk itu, dari sisi Pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tanggung jawab untuk mendesain dan mendefinisikan kebijakan dan regulasi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga lain. Pertama dengan memperkenalkan budget tagging dari APBN yang berasosiasi dengan perubahan iklim.
Baca Juga: Warga Hadang Ahok di Aceh, Minta Audit Pertamina
“Sehingga kita bisa transparan dan akuntabel, berapa sebetulnya belanja pemerintah atau bagian dari pemerintah, dari sisi fiskal yang committed to climate change,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia berharap Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang terbesar dalam bidang energi juga melakukan hal yang sama untuk melaksanakan budget tagging. Hal ini dikarenakan sektor energi memiliki peranan dan tanggung jawab untuk menurunkan CO2.
“Energi adalah sektor yang very expensive and costly, tapi dia sangat penting bagi rakyat dan peranannya untuk menurunkan CO2 adalah the second largest in our economy. Jadi dalam hal ini Pertamina bisa membayangkan your responsibility is so obvious,” katanya.
Kedua, membangun kerangka fiskal yang berelasi atau didesai untuk perubahan iklim. Tidak hanya dari sisi belanja, bisa juga melalui perpajakan dengan bentuk insentif dan subsidi maupun dari sisi pembiayaan. Menkeu mengatakan dalam hal ini Pemerintah Daerah juga memiliki peranan untuk menurunkan CO2.
“Jangan lupa untuk penurunan CO2 juga termasuk manajemen dari waste atau persampahan dan itu peranan pemerintah daerah penting. Jadi kami menggunakan tools transfer ke daerah,” ungkapnya.
Baca Juga: Mantab! Pertamina Hulu Energi Resmi Kuasai 51 Persen Saham ELSA
Ketiga, dengan investasi. Pemerintah memberikan injeksi PMN ke PLN atau investasi pada PT SMI dan PT PII untuk mereka bisa melakukan penjaminan di bidang energi terbarukan.
“Kemenkeu komitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi dan pada saat yang sama juga melakukan berbagai kebijakan dan regulasi termasuk instrumen untuk menyampaikan komitmen dari sisi climate change,” pungkas Sri Mulyani.
