Infografis
Suara.com - Hampir seluruh lembaga dan kementerian terkena refocusing anggaran atau pemangkasan akibat pandemi Covid-19, tapi tiba-tiba lembaga MPR justru memprotes anggarannya terus menurun. Imbasnya para Pimpinan MPR meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari jabatannya.
Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto melihat fenomena ini sebuah kekanak-kanakan dari para Pimpinan MPR.
"Saya melihat MPR terutama dua orang ini, Bamsoet dan Fadel Muhammad (Pimpinan MPR) itu kekanak-kanakan. Tapi saya menyebutnya MPR yang kekanak-kanakan karena hampir tidak ada respons dari anggota MPR," kata Arif
dalam acara diskusi virtual bertajuk MPR VS SMI, Seteru Jelang Reshuffle, Minggu (5/12/2021).
Sehingga kata Arif kondisi yang dipermasalahkan MPR tidak lebih dari sebuah politik praktis yang dijalankan para pimpinan MPR tersebut
Baca Juga: Sri Mulyani dan MPR Berseteru Soal Anggaran, Pengamat: Tembakan Buat Jokowi
“Jadi kalau anggaran untuk MPR naik, maka relasinya bagus. Nanti kalau anggarannya menurun, jadi nanti relasinya jelek,” kata Arif.
Dilihat kebelakang kata dia, sebetulnya hampir seluruh Kementerian dan Lembaga tidak ada kenaikan anggaran yang cukup signifikan bahkan trennya sama saja, baru setelah ada pandemi Covid-19 dimulai 2020 lalu hampir seluruh K/L mendapatkan pemotongan anggaran.
“Misalnya, sekarang dalam tahun terakhir pemerintah memberi prioritas pada penanganan pandemi. Tidak mengherankan lembaga-lembaga tertentu anggarannya justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya," katanya.
Ditempat yang sama, Pengamat politik dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkar Madani Ray Rangkuti justru mengatakan ribut-ribut yang terjadi antara Sri Mulyani dan MPR merupakan tembakan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika Sri Mulyani menetapkan jatah (anggaran) MPR atau pimpinan MPR atau agenda MPR itu artinya atas persetujuan Presiden, lah sekarang mereka (MPR) menuntut menterinya untuk dicopot karena dianggap tidak peduli terhadap keuangan MPR yang itu notabene atas pesengetahuan dan persetujuan Presiden," kata Ray.
Baca Juga: Inklusi Keuangan Jadi Isu Penting Indonesia di Presidensi G20
Sehingga kata Ray, tidak mungkin Sri Mulyani ujug-ujug untuk memangkas anggaran MPR tanpa adanya persetujuan dari Presiden Jokowi.
"Gak mungkin Sri Mulyani memotong begitu saja, kalau tidak ada atas persetujuan Presiden, gak mungkin," katanya.
Sehingga kata dia polemik yang terjadi antara MPR dan Sri Mulyani hanya bersifat politik saja dan merupakan tembakan secara tidak langsung kepada Presiden Jokowi.
"Jadi ketika mereka menembak Sri Mulyani pada dasarnya mereka (MPR) sedang mengingatkan Presiden. Jadi tembakannya bukan Sri Mulyani di copot tapi juga gertakan kepada Presiden Jokowi," ungkapnya.
