Infografis
Suara.com - Pemerintah dituntut bisa membangun infrastruktur cerdas yang berbasis teknologi informasi (TI). Tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan perekonomian sudah sangat bergantung pada pengumpulan dan pengolahan data digital untuk merumuskan solusi yang tepat sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan efektif dan efisien.
Era revolusi 4.0 memaksa pemerintah harus beradaptasi dan menerapkan teknologi informasi (TI) dalam pelayanan publik. Dalam satu dekade ini, kita sering mendengar pemerintah pusat dan daerah menggaungkan dan mengklaim telah menjalankan konsep smart city dalam berbagai kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Pengelolaan data dan digitalisasi adalah kunci dalam membangun kota cerdas. Namun, tak semudah dibayangkan dan diucapkan. Dirjen Bina Adwil Kemendagri Dr. Safrizal, ZA, M.Si mengatakan pembangunan kota ke depan bertumpu pada infrastruktur cerdas yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital dalam sistem energi, bangunan, dan industri.
Tujuan semua itu adalah meningkatkan taraf hidup jutaan orang yang hidup di suatu wilayah, efisiensi, dan keberlanjutan.
“Infrastruktur cerdas menggunakan kekuatan data dan teknologi. Kemudian, menciptakan platform dimana individu terlibat, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan di antara beberapa pemangku kepentingan selama periode operasi mereka,” ujar Safrizal ditulis Selasa (30/11/2021).
Kota-kota besar di dunia, termasuk Indonesia, berlomba-lomba menerapkan TI dalam berbagai pelayanan, mulai dari administrasi, transportasi, kesehatan, hingga pengelolaan sampah. Sistem digital memang awalnya lebih banyak digunakan oleh sektor swasta dalam pengembangan dan ekspansi bisnis.
Sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam konteks kehidupan bernegara tentunya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Maka, seluruh komponen, baik pemangku kepentingan, perusahaan, maupun masyarakat secara perlahan harus terbiasa memanfaatkan TI.
Safrizal menerangkan saat ini semua pihak terhubung dan menghasilkan data untuk berbagai kepentingan. Big data inilah yang harus bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya secara optimal dan mengatasi masalah di suatu kota. Di lingkungan birokrat, keberadaan big data ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, pemetaan suatu masalah, dan solusinya.
“Semua yang serba manual itu lambat. Sekarang menggunakan big data dan mengolahnya secara digital. Pemerintah pusat dan pemda harus bekerja sama dalam membangun infrastruktur cerdas yang dapat digunakan bersama untuk kemajuan kota,” paparnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi, Bareskrim Tetapkan Eks Dirut JIP Ario Pramadhi jadi Tersangka
Tantangan membangun kota cerdas, serta adaptasi pemanfaatan TI tidaklah mudah. Untuk itu, Ditjen Bina Adwil Kemendagri berkolaborasi bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia menginisiasi kegiatan teknologi terpadu Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 di Surabaya pada tanggal 1-2 Desember mendatang.
