Infografis
Selanjutnya, merumuskan usulan program prioritas terjaganya bumi dari dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, menetapkan fokus kebijakan perkembangan kehutanan lima tahun ke depan serta memilih dan menetapkan Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional periode 2022-2026.
"Pra KKI Regional Jawa dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Sedangkan kehadiran peserta Pra KKI secara luring sebanyak 50 orang tetap dengan protokol kesehatan. Sedangkan yang mengikuti secara daring diperkirakan sebanyak 200 peserta," ungkap Drasospolino.
Dalam sejarahnya, KKI pertama dilaksanakan pada tanggal 21-28 Januari 1956 di tengah gejolak politik pasca Pemilu 1955, yang dilaksanakan untuk membahas tentang industri kehutanan, fungsi produksi dan pelindung hutan, silvikultur serta organisasi jawatan kehutanan.
KKI kedua dilaksanakan pada tanggal 22-25 Oktober 1990, dimana 34 tahun setelah KKI pertama, KKI kedua dilaksanakan dengan semakin meningkatnya dukungan politik terhadap keberadaan hutan, khususnya hutan tropis, dengan keragaman fungsinya.
KKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 25-28 Oktober 2002, ditandai dengan kekhawatiran kerusakan hutan pasca reformasi dimana laju deforestasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan membawa berbagai dampak negatif pada kondisi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa.
KKI keempat dilaksanakan pada tanggal 19-21 Desember 2006, dengan melahirkan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang dibentuk sebagai wujud partisipasi publik yang semakin meningkat untuk turut serta dalam pengelolaan kehutanan. DKN disepakati sebagai constituent-based organization (CBO).
KKI kelima dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2011, ditandai dengan semakin detilnya isu kehutanan yang dibahas di antaranya dengan disepakatinya GBHK 2011-2016 serta fokus reformasi kehutanan ke depan serta pembagian peran para pihak dalam mengukung pembangunan kehutanan.
KKI keenam dilaksanakan pada tanggal 29 November 2 Desember 2016, diawali dengan pra-kongres di 6 regional yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, BaliNusra, Sulawesi dan Maluku-Papua dengan isu utama tentang KPH, Gernas SDA, karhutla, restorasi ekosistem, resolusi konflik, Masyarakat Hukum Adat dan REDD+.
Baca Juga: Wamen LHK: Tahun 2023 Penetapan Kawasan Hutan Harus Selesai 100%
