Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui harga jual kendaraan elektrik atau mobil listrik cukup menguras kantong alias mahal.
Namun kata dia harga tersebut sepadan dengan hasil yang didapat dalam mengurangi emisi karbon.
"Memang kita ketahui bahwa dari segi harga, mobil elektrik lebih tinggi 30 persen hingga 40 persen dibanding mobil BBM," kata Airlangga dalam CEO Forum, Kamis (18/11/2021).
Saat ini kata Airlangga, pemerintah sudah sangat serius dalam menjalankan program mobil listrik, dimana kata dia Presiden Joko Widodo sangat concern akan kebijakan ini.
Baca Juga: Pidato Presiden di GIIAS 2021, Pengamat Kaji Kemampuan Indonesia Soal Mobil Listrik Global
"Kemarin disampaikan Bapak Presiden sesudah meninjau GIIAS, paling penting ujungnya itu adalah ramah lingkungan atau emisi rendah mobil emisi rendah," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut harga kendaraan listrik yang tinggi jadi tantangan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Ia mengaku, mahalnya mobil listrik membuat masyarakat enggan membelinya.
Dalam paparannya, berdasarkan studi Deloite, 61 persen responden Indonesia akan membeli mobil listrik jika harganya sama dengan mobil bensin. Untuk diketahui, saat ini kisaran harga mobil listrik berkisar Rp 800 jutaan.
"Mahalnya harga mobil listrik jadi tantangan kita. Makanya, kita kasih insentif-insentif supaya harganya terjangkau. Misalnya, mobil Wuling itu kita minta harganya Rp 150 juta, dan itu betul-betul dari mobil rakyat," ujar Luhut dalam webinar ITS pada Rabu (17/11/2021).
Baca Juga: Mobil Listrik Wuling Berplatform GSEV Akan Sasar Orang Muda
Di sisi lain, Wakil Ketua KPCPEN ini juga meminta produsen mobil bisa berinvestasi membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Sebab, saat ini, mobil berbahan bakar bensin masih dikuasai oleh merek-merek Jepang.
"Perlu investasi komprehensif untuk ekosistem mobil listrik di indonesia, saya kira banyak yang nggak suka, misalnya satu kendaraan hanya satu merek, merek Jepang 94-96 persen. Sekarang kita nggak mau dong hanya dikontrol satu merek saja," ucap dia.
Luhut mengungkapkan, sebenarnya banyak investasi yang ingin masuk ke Indonesia. Hanya saja, banyak kendala dari oknum-oknum dalam negeri yang menghambat jalannya investasi tersebut.
"Asal kita tangani dengan tepat itu bisa, tapi saya lihat kadang-kadang orang dalam negeri yang menghambat kita, kenapa? karena kepentingan bisnis sesaat," kata Luhut.
