Infografis
Pada kesempatan tersebut, Ida juga menyinggung soal teman-teman di serikat pekerja/buruh yang lebih sering menuntut kenaikan upah minimum alih-alih membicarakan upah berdasarkan basis kinerja dan produktifitas.
Lebih jauh Ida menegaskan bahwa saat ini, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor. Namun demikian, upah minimum sektor yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 masih tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau upah minimum provinsi/kabupaten/kota telah lebih tinggi.
"Dengan demikian, UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," imbuhnya.
Adapun formula kenaikan UMP 2022 ini telah diteruskan kepada masing-masing kepala daerah. Dengan demikian, seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan ketentuan.
Ida menambahkan, ada sanksi yang bisa dikenakan, jika kepala daerah tidak mengikuti ketentuan tersebut.
"Karena ini masuk dalam proyek strategis nasional, maka akan ada sanksi bagi Pemda yang tidak mengikuti ketentuan. Diantaranya sanksi administrasi berupa teguran hingga paling berat adalah pemberhentian sementara dan permanen," tandas Ida.
