Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengizinkan rencana penambahan anggaran untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, lantaran hingga kini belum diputuskan skema pendanaan baru bagi perusahaan dengan kode emiten GIAA itu.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap bisnis Garuda masih akan didiskusikan pihak terkait. Namun, ia memastikan pendanaan baru bagi Garuda tidak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Erick menyebut, ada dua opsi pendanaan yaitu dari BUMN lain yang cash flow tercatat stabil. Kedua, kemungkinan dibukanya investor baru.
"Ini saya mau duduk, ini konteksnya apa, misalnya BUMN yang menyuntik dengan cash flow atau kembali mengundang lagi secara pasar, ini konteks yang sedang kita lakukan, yang pasti perbaikan Garuda harus dijalankan hari ini," ujar Erick, Selasa (16/11/2021).
Baca Juga: AirNav Indonesia Didorong Jadi Penyedia Layanan Navigasi Level Internasional
Meski demikian, Erick masih enggan menjelaskan lebih jauh dua opsi pendanaan tersebut. Namun demikian, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI menyebut, pemegang saham meminta pendapat legislator terkait kemungkinan saham Garuda diberikan kepada investor baru alias pengurangan saham negara (dilusi).
Saat ini, saham negara mencapai 60,5 persen, Trans Airways sebanyak 28,2 persen, sisanya milik publik sebesar 11,1 persen.
Tiko sapaan akrab Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
"Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi, jadi kami mohon dukungan dari bapak, ibu sekalian," katanya
Menurutnya, pengurangan saham pemerintah di Garuda Indonesia untuk mengurangi utang emiten penerbangan plat merah yang mencapai USD9,8 miliar atau setara Rp139 triliun.
Baca Juga: Naik Moge, Presiden Jokowi Jajal Sirkuit Mandalika Jelang WSBK
