Infografis
Suara.com - Mega proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah panen kritik selama pengerjaannya. Bukan tanpa alasan, proyek ini menghabiskan dana luar biasa dan masih membengkak hingga membebani anggaran.
Terkait hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir beralasan, kala ia bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo, proyek kereta cepat sudah 60 persen. Jika tiba-tiba terhenti, tentu dana yang sudah diinvestasikan sebelumnya akan sia-sia.
“Waktu saya masuk [pemerintahan], proyek ini sudah berjalan 60 persen lebih. Masa harus berhenti. Kalau berhenti berarti uangnya kebakar dong jadi besi tua,” kata Erick dalam acara Kick Andy Show, Senin (15/11/2021).
Ia lantas menjelaskan, skema proyek ini berbeda dengan proyek lainnya karena tidak bisa sepenuhnya dengan business to business (B to B) tanpa perlu jaminan dari pemerintah.
Selain itu, menurut dia, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung disebabkan banyak faktor dan bukan karena korupsi.
“Kenapa harganya naik kita tahu pembebasan tanah di Indonesia susah. Ini yang akhirnya angkanya jadi naik. Kedua Covid-19 ini membuat harga-harga naik, harga baja naik batubara naik, semua juga cost investasi naik yang ada hubungannya dengan sumber daya alam. Jadi memang ada peningkatan karena itu. Kemarin delay lagi karena nggak ada yang bisa kerja. Kan hampir 6-7 bulan tidak bisa kerja,” tutur Erick.
Sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri yang menyebut proyek itu hanya menghambur-hamburkan anggaran dan tidak akan balik modal hingga kiamat.
Memahami kritik ini, Erick menyebut, ucapan Faisal Basri tidak sepenuhnya salah. Balik modal investasi proyek infrastruktur menurutnya memang lama, bahkan bisa saja proyek ini baru dirasakan manfaatnya pada generasi berikutnya.
“Kalau infrastruktur konteksnya memang lama ya. Mungkin yang rasakan setelah kita meninggal, anak atau cucu kita,” kata Erick di acara itu.
Baca Juga: Profil Lengkap 7 Personel NCT Dream
Ia lantas memberi contoh Korea Selatan yang menggunakan 50 persen dari APBN di periode 1960 untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dalam periode tersebut, Korea Selatan masih sangat miskin akibat peperangan.
