Infografis
Suara.com - Mega proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus dikritik berbagai kalangan. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno bahkan meminta agar pemerintah melakukan audit keuangan guna meminimalisir pembengkakan biaya.
"Proyek (ini) masalahnya hanya di keuangan, yaitu menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) dan perlu audit juga tentunya," kata Djoko kepada Antara di Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Ia menyebut, pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi. Namun demikian ia berharap hal itu bisa dihindari.
Menurut dia, pandemi COVID-19 menjadi faktor penting terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek tersebut.
Baca Juga: Faisal Basri Sebut Sampai Kiamat Proyek Kereta Cepat Tak Balik Modal
Sehingga, ia lantas menyarankan agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian, khususnya dalam hal keuangan.
"Dimulai dari SDM yang digunakan harus lebih efisien. Kalau dulu manajemennya baru semua, sekarang SDM oleh PT Kereta Api berarti penghematan di sisi SDM jadi bisa mengurangi pembengkakan," ujarnya.
Dikabarkan sebelumnya, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinahkodai PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai kurang lebih Rp 27,09 triliun.
Akibatnya, pemerintah akan menyuntikan dana sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) guna memenuhi ekuitas dasar.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, PKS: Pemerintah Sesumbar tapi Inkonsisten
