Infografis
Suara.com - Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute menggelar dialog publik mengusung tema Kesinambungan Fiskal dalam Mencapai Kemandirian Ekonomi di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta pada Rabu (10/11/21).
Diskusi dengan fokus pembahasan “Pahlawan Masa Kini dalam Mencapai Kedaulatan Ekonomi Berkelanjutan” tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Bung Karno (YBK) Guruh Sukarnoputra.
Dalam sambutannya, Guruh Sukarnoputra menyampaikan, Presiden Pertama RI Ir Sukarno menggagas ekonomi berdikari, sebagai reaksi atas praktik ekonomi kolonial yang eksploitatif. Menyusul gagalnya penerapan sistem parlementer yang liberal pada era 1950-1959, maka dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno -yang salah satu isinya kembali ke UUD 1945 sebagai upaya untuk melaksanakan cita-cita proklamasi.
“Pada hakikatnya ekonomi berdikari ini dilaksanakan melalui teori yang dinamakan ‘Trisakti’—berdaulat dalam bidang politik; berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan,” kata Guruh.
Guruh mengatakan, ketika pemerintahan Sukarno berganti ke pemerintahan Suharto, sistem ekonomi pun bergeser kembali ke arah ekonomi liberal. Di mana pencapaian-pencapaian ekonomi pembangunan masa itu terlihat hebat namun semu, karena esensinya tidaklah menyentuh pemerataan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat melainkan hanya sebagian pengusaha dengan konsesi kemudahannya berkolaborasi dengan dana-dana luar negeri yang masuk dengan mudah melalui peraturan perundangan yang diciptakan secara sistematis oleh para oknum-oknum birokrat.
Guruh mengatakan, target ekonomi Indonesia sejatinya bukanlah pada pertumbuhan ekonomi semu melainkan pada pemerataan ekonomi itu sendiri. Paham ini berbeda dengan sistem liberalisme yang hari ini dikenal dengan neoliberalisme dengan pasar bebasnya. Di era globalisasi yang mengakibatkan kesenjangan, pengangguran, kemiskinan sampai pada kerusakan alam dan lingkungan hidup, mengutip Stiglitz. Globalisasi ekonomi didengungkan oleh barat ternyata tidak berdampak positif, bahkan sebaliknya. Kerusakan atas sistem perekonomian akibat pasar bebas tanpa kendali mendorong pemodal kuat memonopoli pasar.
Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) Profesor Imam Mukhlis mengatakan, untuk mencapai kemandirian ekonomi, peran elemen bangsa lintas sektor sangat diperlukan. Kemandirian ekonomi meneguhkan akan komitmen membangun perekonomian bangsa dengan semangat nasionalisme. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah harus presisi dan tepat sasaran. Agar tepat sasaran maka sudah seharusnya kebijakan yang dibuat adalah berbasis riset dan bukti.
“Hasil penelitian seharusnya menjadi acuan dasar pemerintah untuk pembuatan kebijakan yang tepat sasaran. Acuan dasar itu meliputi pengetahuan pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik, konsultasi dengan pemangku kepentingan, evaluasi-evaluasi kebijakan sebelumnya, dan lain-lain,” kata Imam saat menjadi pembicara pada acara diskusi publik IEF Research Institute.
Imam yang juga peneliti senior di IEF Research Institute ini menjelaskan, kanal peran serta peneliti dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan pun telah dibuka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, selain harus melibatkan perancang peraturan perundang-undangan juga harus melibatkan peneliti.
Baca Juga: Bangun Industri Pengolahan Sampah, Artha Graha Peduli Dukung Startup Anak Bangsa
Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat mengatakan, pada era tirani, pahlawan adalah mereka yang mengorbankan jiwa raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Namun, pada masa kini, para pahlawan adalah mereka yang mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata dalam membangun negeri demi tegaknya eksistensi dan kedaulatan NKRI di segala bidang, termasuk kedaulatan ekonomi.
