Presiden Biden Larang AS Investasi di Perusahaan yang Dikendalikan Militer China

M Nurhadi Suara.Com
Rabu, 10 November 2021 | 10:43 WIB
Presiden Biden Larang AS Investasi di Perusahaan yang Dikendalikan Militer China
Presiden Amerika Serikat Joe Biden [ANTARA FOTO/REUTERS/Evelyn Hockstein/WSJ/djo]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden melanjutkan kebijakan era Trump yang melarang investasi AS pada perusahaan-perusahaan China yang menurut Washington dikendalikan oleh militer China.

Politisi dari Partai Demokrat itu memperpanjang pembatasan yang ditetapkan dalam perintah eksekutif pendahulunya dari Partai Republik pada November 2020.

“RRC semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan RRC untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri,” kata Biden dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi.

Awalnya, perintah ini dirancang agar perusahaan-perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya tidak berinvestasi pada perusahaan China.

Baca Juga: Sepanjang 2021, Banjir Di China Tewaskan 560 Orang

Namun, belakangan Biden menugaskan Departemen Keuangan untuk menegakkan dan memperbarui secara “bergulir” daftar baru sekitar 59 perusahaan yang menggantikan daftar sebelumnya dari Pentagon.

Entitas AS dilarang membeli atau menjual sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target, termasuk pembuat chip terkemuka China SMIC dan raksasa minyak CNOOC.

Setidaknya ada 10 perusahaan publik yang dilarang oleh Biden, namun menghapus beberapa nama top lainnya termasuk Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus, dan dua yang menentang larangan di pengadilan - Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp.

Keputusan ini didukung oleh investor yang kontra China, namun menyebut pemerintah telah gagal menambahkan perusahaan baru ke dalam daftar sejak revisi Juni.

"Sementara kita harus memuji perpanjangan 'darurat nasional', sulit untuk memahami mengapa tidak satu pun perusahaan China telah ditambahkan ke daftar sanksi sedang pasar modal ini sejak penerbitan Perintah pada 3 Juni," kata Roger Robinson, mantan Ketua Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Kongres AS-China.

Baca Juga: Kasus COVID-19 di China Naik Lagi, Gara-gara Varian Baru?

Biden mengatakan kompleks industri militer China, yang didukung oleh intelijen dan keamanan lainnya, terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI