Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkesempatan jadi pengajar di acara Kementerian Keuangan edisi ke-6. Dalam materi keuangan negara itu, Menkeu juga turut menjelaskan terkait utang pemerintah.
Menkeu menjelaskan, keuangan negara sebagai salahs atu pondasi penting dalam menghadapi situasi seperti pandemi Covid-19. hal ini lantaran akibat Covid-19, belanja negara melonjak tajam.
Bersamaan dengan itu, pendapatan negara justru anjlok karena pembayar pajak kehilangan pemasukan mereka.
"Kalau penerimaan kurang untuk membiayai belanja yang begitu banyak, berarti kita ada defisit atau kurang, maka kekurangannya dibiayai pake utang. Utangnya berapa dan dari mana saja, itu semua dibahas dengan DPR sebagai wakil rakyat. Jadi kita sebelum membuat utang secara tidak langsung menyampaikan ke rakyat melalui wakil-wakil tersebut," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (9/11/2021).
Baca Juga: Tuding Pemerintah Manjakan Orang Kaya, Gatot Nurmantyo: Merdeka Tapi Masih Ada VOC
Belanja negara harus dilakukan karena menurut Menkeu, pemerintah dituntut untuk mampu membantu masyarakat, pelaku usaha hingga tenaga kesehatan.
Pemerintah, kata dia, terus mengupayakan berbagai bantuan sosial seperti bansos uang tunai, sembako hingga BLT dana Desa bagi seluruh masyarakat yang sangat terdampak Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah hingga para pelajar dan guru agar tetap bsia menjalankan kegiatan belajar mengajar jarak jauh dengan memberikan subsidi kuota internet.
Ditambah lagi, pemerintah juga memberikan diskon listrik hingga 100% untuk rumah dengan daya listrik 450 VA, serta 900 VA.
Keuangan negara diharapkan bisa memberi bantuan masyarakat yang terkena positif Covid-19 dan di rawat di rumah sakit dengan membiayai semua perawatannya hingga sembuh.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Wanti-wanti, Pandemi Covid-19 Bukan Yang Pertama dan Terakhir
Tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat juga diberikan apresiasi melalui insentif dan tunjangan bagi mereka yang harus kehilangan nyawa saat bertugas.
Tidak hanya itu, vaksin COVID-19 yang diberikan juga sepenuhnya gratis bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai herd immunity melalui keungan negara.
"Itu semua menggunakan uang negara. Lalu kalian tanya, kalau kita belanja begitu banyak tadi Rp 2.750 triliun, namun kita juga pendapatannya tidak sampai Rp 2.750 triliun bagaimana? maka disini kita perlu pembiayaan defisit. Pemerintah kalkulasi dan bicarakan dengan DPR. Pemerintah mengeluarkan SBN, ini surat utang. Kalian khawatir utangnya banyak nggak? Kita kelola dengan hati-hati, rambu-rambunya ada. Jadi pemerintah menjaga juga dari sisi risikonya yang dikelola dengan hati-hati," pungkasnya.
