Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hanya bisa terdiam dan terpaku mendengar sejumlah kritikan dari anggota Komisi XI DPR kepada dirinya. Serangan kritik itu datang setelah pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 4,3 triliun.
Nantinya, suntikan PMN ini akan diberikan lewat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero yang merupakan salah satu konsorsium dari proyek kereta cepat.
Wakil Ketua Komisi XI Fraksi PPP Amir Uskara, secara lantang, menolak rencana pemberian PMN tersebut. Menurutnya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tidak bakal menguntungkan bagi Indonesia.
"Saya mau lihat apa urgensinya sampai tiba-tiba pemerintah masuk ke proyek yang awalnya B to B (business to business). Pemerintah tiba-tiba suntik anggaran ke situ. Dari prospek, saya nggak yakin ini menguntungkan," kata Amir saat rapat kerja dengan Menkeu pada Senin (8/11/2021).
Baca Juga: Suntik PMN Rp 4,3 Triliun ke Proyek Kereta Cepat, Sri Mulyani Salahkan Covid-19
Bahkan, dia sedikit menyindir, jika nantinya proyek ini selesai dia tak ingin sedikit pun mau menggunakan transportasi usulan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kalau saya sih lebih memilih naik mobil ke Bandung dibandingkan naik kereta cepat. Naik kereta cepat masih harus ke terminal, dari terminal naik kendaraan lain lagi," katanya.
Masih menurutnya, dengan kondisi tersebut, seharusnya usulan pemberian PMN kepada proyek kereta cepat tidak usah diberikan, karena pengkajian atau studi kelayakannya masih dipertanyakan.
"Jadi saya nggak tahu ini sudah dikaji atau belum. Atau ini hanya untuk sekedar bagi-bagi PMN saja," katanya.
Selain Amir Askara, kritikan juga datang dari anggota Komisi XI lainnya, Vera Febyanthy. Dia pun meminta agar Sri Mulyani bisa kembali menjadi dirinya yang lama, yakni selalu konsisten dan ketat dalam memberikan suntikan modal.
Baca Juga: 111 Ton Besi Proyek Kereta Cepat Dicuri, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan 'Orang Dalam'
"Ibu pada zaman periode yang lalu, terkenal sebagai menteri resisten pemberian PMN, sangat ketat dalam jalankan anggarannya. Saya harap bu Menteri masih seperti itu, masih konsisten. Jadi saya harap bu Menteri masih punya sense of yang sama dalam hal memberikan PMN tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal langkah pemerintah yang bakal menyuntikkan PMN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 4,3 triliun lewat PT KAI.
Menurut Sri Mulyani, awalnya proyek ini dijalankan secara bisnis ke bisnis antara BUMN dan perusahaan asal China, namun karena situasi pandemi Covid-19 yang melanda sejumlah perusahaan BUMN mengalami masalah dalam hal segi keuangan, termasuk KAI.
"Ini proyek KCJB yang tadinya business to business, di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi Covid, jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).
Namun kata Sri Mulyani PMN untuk KAI tidak tercantum dalam UU APBN tahun 2021. Oleh karena itu, PMN akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021.
Bersama KAI, pemerintah juga akan menyuntik Waskita Karya senilai Rp 7,9 triliun yang semula anggarannya tidak ada dalam APBN.
"Jadi PT Kereta Api yang dapatkan PMN Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodetabek yang alami cost overrun Rp 2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp 4,3 triliun," paparnya.
Sebelumnya, ekonom Senior Faisal Basri mengkritik proyek pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kritikan ini disampaikan setelah pemerintah mengumumkan bakal menggunakan APBN untuk membiayai sisa pembangunan proyek tersebut.
"Hentikan kereta cepat. Kita tidak mati karena itu," kata Faisal dalam webinar APBN 2022, Senin (18/10/2021).
Faisal mengemukakan, mirisnya, talangan pembiayaan kereta cepat lewat APBN ini berbanding terbalik dengan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang justru menghapus 9 juta daftar orang miskin dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) tahun 2021.
"Kereta cepat ini mau pakai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun lalu nih, gila nggak? SILPA tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat. Buat rakyat 9 koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma," katanya.
Selain proyek Kereta Cepat yang dikritik habis oleh Faisal Basri, pun dalam kesempatan itu, ia mengkritik rencana pemerintah yang ingin membangun sejumlah food estate di Kalimantan untuk lahan singkong.
"Negara hari begini bikin food estate menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin tidak pakai food estate," katanya.
