Suara.com - Utang maskapai BUMN, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kdiketahui mencapai US$7 miliar atau setara Rp100,2 triliun (kurs Rp14.327 per US$).
Meski dengan utang yang menggunung itu, Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku akan terus berupaya agar restrukturisasi utang bisa tercapai.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah uang berusaha membuka opsi lain untuk membantu pemulihan kondisi Garuda Indonesia.
“Negosiasi utang-utang Garuda yang mencapai US$7 miliar karena leasing cost termahal, yang mencapai 26 persen, dan juga korupsi lagi dinegosiasikan dengan para lessor. Meski demikian, kita tetap berusaha membuka opsi-opsi lain, paling tidak, agar bisa membantu pemulihan Garuda,” kata dia, dalam keterangan resmi, Kamis (4/11/2021) kemarin.
Baca Juga: Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, Jokowi Didesak Reshuffle Luhut dan Erick Thohir
Salah satu langkah yang dilakukan yakni Kementerian BUMN memperkuat kerja sama antara GIAA dengan Emirates Airlines guna memenuhi rute penerbangan dalam negeri.
Jalinan kerja sama Garuda dan Emirates dalam kode sharing. Erick juga menyebut, selama usaha restrukturisasi Garuda berlanjut, Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas terus mengkaji opsi pemulihan.
Tujuannya agar maskapai nasional itu bisa fokus pada orientasi bisnis di rute penerbangan domestik sebagaimana ia sampaikan dalam penandatangan kerja sama antara Garuda Indonesia dengan Emirates di Dubai, UEA, Rabu (3/11/2021).
Emiten dengan kode GIAA itu menjalin kerja sama code sharing dengan emirates sehingga pelanggan Garuda tetap bisa menjelajahi rute internasional melalui maskapai Emirates.
“Bagaimanapun juga, kita tidak bisa tinggal diam, bukan? Yang namanya usaha dan mencari solusi harus tetap dipikirkan. Termasuk juga menyusun strategi dan fokus baru untuk bisnis penerbangan domestik Garuda,” ujar Erick dikutip dari Solopos.com --jaringan Suara.com.
Baca Juga: Soal Dugaan Menteri Jokowi Terafiliasi Bisnis PCR, Partai Ummat: Mengandung Kezaliman!