Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan segera menjajaki kerja sama terkait produksi kapal pengawas perikanan dari berbagai negara.
"Sebaiknya KKP melakukan tender kapal pengawas dari sebanyak mungkin perusahaan di berbagai negara," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Ia menjelaskan, kemungkinan untung lebih besar bisa didapatkan jika tidak terpaku pada perusahaan tertentu di satu negara saja.
Selain itu, Abdul Halim juga melihat dengan banyaknya penjajakan kemungkinan dapat lebih meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan.
Baca Juga: Kapal Barang Pengangkut 250 Karung Pupuk Karam di Sungai Mahakam
"Minimalisasi penyimpangan wewenang yang mengarah pada terjadinya praktek korupsi," kata Abdul Halim.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambangi salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang terletak di Vigo, Spanyol, dalam rangka mencari peluang kerja sama dalam memperkuat kapal pengawas perikanan RI.
"Freire adalah perusahaan perkapalan dengan sejarah panjang. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan terkenal reputasinya, karena itu kita kunjungi untuk melihat peluang kerja sama, khususnya dalam pengadaan kapal pengawas perikanan," kata Sakti Wahyu beberaoa saat lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono menantang manajemen Freire untuk membuat kapal pengawas perikanan bagi Indonesia dengan panjang minimal 60 meter berstandar Offshore Patrol Vessel (OPV).
"Apa memungkinkan Anda (Freire) membuat kapal pengawas perikanan yang juga dilengkapi teknologi pengawasan terkini serta persenjataan mutakhir. Jika memungkinkan delivery-nya cepat untuk bisa dipergunakan sebelum 2024," ujarnya kepada manajemen Freire.
Baca Juga: Kementerian Perhubungan Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang di Pelabuhan Batam