Infografis
Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut mengomentari isu keterlibatan Erick Thohir dalam cuan besar kebijakan tes PCR.
Erick Thohir jadi salah satu pihak yang dituding untung karena kebijakan tes PCR, selain Menko Luhut yang sebelumnya juga dituding hal serupa.
Menanggapi ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, isu keterlibatan Erick tersebut sebagai isu yang sangat tendensius.
Menurut dia, pelaku industri yang menyediakan tes PCR memang sangat besar. Namun, Erick sudah tidak lagi terlibat dalam proses bisnis setelah menjadi menteri.
Baca Juga: CEK FAKTA: Luhut Binsar Panjaitan Gantikan Ronald Koeman Jadi Pelatih Barcelona, Benarkah?
"Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Pak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700 ribu," kata Arya dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).
"Jadi bisa dikatakan hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5% jadi 97,5% lainnya dilakukan pihak lain," sambung dia.
Ia melanjutkan, salah satu pemilik saham PT GSI adalah Yayasan Adaro dengan kepemilikan sebesar 6%. Dengan porsi itu, menurutnya tidak memiliki potensi signifikan.
Yayasan Adaro Bangun Negeri memiliki kaitan erat dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), pada perusahaan yang disebut terakhir, Garibaldi 'Boy' Thohir menjadi direktur utama, yang tak lain adalah kakak kandung dari Erick Thohir.
"Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5% melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6% [memegang saham PT GSI]. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR," kata dia.
Baca Juga: Puan Maharani Sambut Baik Tes Antigen untuk Semua Perjalanan
Selain itu, menurut dia, Erick dinilai sudah tidak aktif mengelola proses bisnis di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya.
Selain itu, ia mengklaim, kebijakan PCR tidak dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Pemerintah juga tidak menunjuk lab tertentu untuk melakukan PCR.
Padahal, jika PCR tidak diwajibkan, dapat membantu PT Angkasa Pura (Persero) I-II, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), perusahaan penerbangan, dan hotel.
Tak hanya Erick, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga dituding cuan banyak dari bisnis tes PCR.
