Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak penyesuaian harga jual BBM jenis Pertalite dengan alasan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi warga.
Padahal, penyesuaian harga pertalite berkaitan dengan kenaikan harga minyak dunia dan menghindari kerugian yang diterima Pertamina.
"Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan itu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga jual BBM jenis Pertalite. Karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mulyanto.
Pada Jumat (29/10/2021), Mulyanto menilai selama ini pemerintah terlalu berpihak pada PT Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM.
Baca Juga: Yaqut Sebut Kemenag Hadiah buat NU, PKS: Anggap Keseleo Lidah, Insyaallah Umat Memaafkan
Lebih jauh, ia menjelaskan, dulu ketika harga BBM anjlok di awal pandemi COVID-19, pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam.
Saat itu, imbuh Mulyanto, harga BBM yang harusnya turun malah dijual dengan harga biasa tanpa penyesuaian, padahal di negara-negara ASEAN harga jual BBM diturunkan.
"Sekarang ketika harga BBM mulai merambat naik, pemerintah justru mewacanakan kenaikan BBM dengan menggunakan logika yang serupa. Tentu, tidak adil bagi masyarakat," kata dia, dikutip dari Antara.
Selain itu, menurut dia, tidak tepat kalau dikatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap Premium menurun dan mereka beralih ke Pertalite.
Menurutnya, animo masyarakat terhadap Premium masih tinggi sehingga tetap perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan BBM murah tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Minta DPR Segera Sahkan RUU PKS
Sebelumnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji perubahan harga jual BBM jenis Pertalite akibat kenaikan harga minyak dunia.
Sementara, pemerintah menilai harga jual Pertalite saat ini Rp7.650 tidak sesuai dengan harga keekonomian yang sudah mencapai harga Rp11.000.
Sebelumnya, Mulyanto meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM untuk mengantisipasi kelangkaan di sejumlah wilayah, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus meningkatkan pengawasan.
Ia menyebut, kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami sebab beberapa negara, seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi.
"Dua jenis BBM yang langka itu adalah Premium dan Solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman," pungkas Mulyanto.
