Cek Fakta
Suara.com - Warga Rumah Susun (Rusun) Petamburan, Jakarta Pusat akhirnya melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya lantaran tak kunjung menepati janji bayar ganti rugi sebesar Rp4 miliar.
Hal ini dikonfirmasi oleh pengacara Publik LBH, Charlie Albajili. Ia menjelaskan, Anies Baswedan pada 15 Januari 2019 lalu menjanjikan ganti rugi, namun hingga kini hal itu tidak kunjung ditepati.
"Dalam pengaduan tersebut, warga diterima langsung oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho," ujar Charlie kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Perkara ini menurut Charlie sudah lama, bermula sejak 1997 saat Pemprov DKI Jakarta menggusur 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Baca Juga: 5 Fakta Tabrakan Maut TransJakarta di Cawang
Ia melanjutkan, saat melaksanakan penggusuran, Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan Rusunami.
Warga kemudian menggugat Pemprov DKI yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003.
"Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006," tutur Charlie dikutip dari Warta EKonomi.
"Langkah warga meminta haknya sangat sulit karena tidak adanya itikad dari Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.
Bukan tanpa respon, Pemprov DKI Jakarta sempat mengaukan Peninjauan Kembali meski akhirnya ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014.
Baca Juga: Jenguk Korban Tabrakan Bus Transjakarta, Anies: Tenang Semua Biaya Ditanggung
Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun kembali ditolak.
“Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah maladministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami,” pungkas Charlie.
