Infografis
Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait dengan adanya kabar maskapai Garuda Indonesia yang akan digantikan oleh Pelita Air. Menurut Kementerian, belum ada pembicaraan terkait rencanan pergantian tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga mengatakan, saat ini kementerian tengah fokus untuk melakukan negosiasi utang-utang terhadap lessor-lessor.
"Soal opsi mengenai Pelita Air itu nanti lah ya. Yang utama sebenarnya adalah kita sekarang ini berusaha terus berjuang dan untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda itu yang utama dan opsi itu yang pertama ya, kita dahulukan," ujar Arya kepada wartawan yang ditulis, Senin (25/10/2021).
Dalam hal ini, Arya melanjutkan, negosiasi utang terhadap lessor diharapkan berhasil. Sehingga Garuda bisa terus menjalankan operasionalnya.
Baca Juga: Kementerian BUMN Ogah Beri Suntikan Modal ke Garuda indonesia: Bisnisnya Ugal-ugalan
"Hanya dengan cara negosiasi ini lah dengan yang punya piutang itu ya Garuda itu yang kita harapkan. Kalau ini berhasil maka Garuda akan tetap bisa jalan gitu," kata Arya.
Sebelumnya, Garuda Indonesia (GIAA) dituntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir harus fokus menggarap pasar penerbangan domestik untuk memperbaiki performa bisnis.
Hal ini ia tegaskan lantaran Garuda Indonesia dianggap terjebak dalam bisnis yang tidak sehat ketika mulai menggarap rute penerbangan luar negeri.
Mengutip dari data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun.
Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp300 triliun.
Baca Juga: Garuda Indonesia Ternyata Terjebak di Bisnis yang Salah, Erick Thohir Beri Peringatan
“Garuda harus fokus pada domestik, saya yakin akan kembali sehat, tapi perlu waktu cukup lama,” kata Erick.
Guna mencapai target ini, Kementerian BUMN terus mengawal proses restrukturisasi yang sedang berlangsung di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Namun demikian, dalam proses restrukturisasi itu, Erick mengaku dirinya enggan bernegosiasi terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Saat ini utang Garuda sudah mencapai Rp70 triliun sehingga perusahaan menderita kerugian. Pandemi COVID-19 juga membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.
Kementerian BUMN menyebutkan salah satu biang kerok kerugian Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga pesawat dari perusahaan lessor.
