Infografis
Suara.com - Pandemi Covid-19 memberikan implikasi di bidang sosial, ekonomi, keuangan, hingga berpotensi memperlebar ketimpangan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia sejak awal merespons pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang fokus kepada menyelamatkan rakyat dari ancaman di bidang kesehatan dan memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama yang paling rentan.
"Kebijakan fiskal benar-benar dirancang agar kita bisa memanfaatkan situasi luar biasa ini dengan kebijakan yang juga extraordinary. Pada saat yang sama, kami juga sangat menyadari bahwa ini tidak dapat dilanjutkan dan itulah mengapa kami juga harus memikirkan dalam jangka menengah bagaimana kami akan keluar dari situasi yang luar biasa ini,” ujar Menkeu secara daring dalam The 28th APEC Finance Ministers’ Meeting, ditulis Minggu (24/10/2021).
APBN dirancang untuk fokus pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat dengan tetap responsif, fleksibel dan antisipatif menghadapi risiko ketidakpastian.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pajak Karbon Jadi Momentum Pembenahan Struktural
“Kebijakan kami fokus pada kesehatan, termasuk vaksinasi. Saat ini, kami menargetkan 208 juta populasi kami untuk divaksinasi dan kami telah mencapai 173 juta. Akses vaksin dan kecepatan vaksinasi akan menjadi sangat penting,” kata Menkeu.
Ekspansi fiskal fokus pada jaring pengaman sosial, yang tidak hanya memberikan dukungan sosial biasa, tetapi juga yang berpotensi menciptakan ketimpangan. APBN terus bekerja keras untuk menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
“Dukungan dalam hal subsidi listrik, serta koneksi internet sangat penting di masa pandemi ini,” ujar Menkeu.
Serangkaian kebijakan fiskal di masa pandemi yang dilakukan Indonesia meliputi extraordinary dan reopening policy (2020), recovery dan reform policy (2021 dan 2022), serta fiscal consolidation policy (2023).
Pemerintah optimis konsolidasi fiskal secara bertahap disertai reformasi fiskal dapat dilakukan sesuai rencana sehingga defisit akan kembali ke maksimal 3 persen PDB di 2023.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Tak Ingin Situasi Genting Akibat Covid-19 Dimanfaatkan untuk Korupsi
“Ekspansi fiskal kami yang luar biasa hanya 3 tahun. Harapannya pada saat itu, kami akan dapat mengkonsolidasikan fiskal dan kembali normal dengan kebijakan kehati-hatian fiskal,” kata Menkeu.
