Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong warga Nahdlatul Ulama agar menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi umat, utamanya membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19.
"Dampak COVID-19 menambah kemiskinan, yang semula sembilan persen sekarang naik jadi 10 persen. Karena itu, kita harus melakukan taqwiyatul ummah (penguatan umat), khususnya di bidang ekonomi dan menghilangkan kemiskinan ini dengan melakukan pemberdayaan umat," ujar Wapres dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar PBNU ditulis Rabu (20/10/2021).
Wapres melihat potensi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pesantren-pesantren sangat besar. Apalagi saat ini sudah muncul gerakan One Pesantren One Product (satu pesantren satu produk). Kini, setiap pesantren sudah mulai mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi yang menjadi ciri khasnya.
Menurut Wapres, di pesantren-pesantren juga sudah dikembangkan berbagai balai latihan kerja (BLK) dengan berbagai profesi sehingga akan menjadikan santri mampu menguasai berbagai keahlian, di samping sebagai ahli agama.
Baca Juga: Jelang Libur Maulid, Tak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Lebak Bulus
"Keahlian itu, baik yang bersifat sektor keuangan seperti bank wakaf yang diinisasi pemerintah dan Baitul Mal wa Tamwil (balai usaha mandiri terpadu) maupun yang sektor riil. Berbagai produk saya lihat di beberapa daerah sudah banyak yang diekspor," kata dia.
Pemberdayaan umat ini, kata Wapres, menjadi tugas bersama termasuk NU.
"Sebab, pemberdayaan ekonomi umat merupakan bagian dari perintah agama," katanya.
Dalam ajaran Islam, menurutnya, untuk bisa memakmurkan bumi dibutuhkan berbagai cara seperti menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang memiliki kemampuan sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) demi kemaslahatan bersama.
"Membangun iptek, di kalangan masyarakat adalah bagian dari kewajiban. Karena dengan begitu, kita bisa memakmurkan bumi. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya. Karena yang menyangkut masalah duniawi itu Rasulullah menyerahkan kepada kita semua," kata dia. (Antara)
Baca Juga: Dua Tahun Rezim Jokowi-Maruf: Kebebasan Sipil Memburuk, 5.389 Demonstran Ditangkap