Infografis
Suara.com - Ekonom Faisal Basri kembali melontarkan kritikan keras kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dirinya meminta kepada bendahara negara tersebut untuk tidak memanjakan para menteri soal menyediakan anggaran yang tidak perlu.
Faisal mengakui saat ini banyak sekali proyek-proyek pembangunan yang seharusnya belum menjadi prioritas pemerintah ditengah pandemi Covid-19.
Sebut saja kata dia soal proyek Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Food Estate, hingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya kembali di danai lewat APBN.
"Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan oleh para Menteri dan Presiden," kritik Faisal Basri dalam webinar APBN 2022, Senin (18/10/2021).
Baca Juga: Faisal Basri: Badan Pangan Nasional hanya Replika BKP Kementan
Faisal pun menunggu taring Sri Mulyani Indrawati dalam memilah-milah proyek pembangunan infrastruktur mana yang perlu dan mana yang tidak, seperti halnya ketika dirinya menjabat Menkeu di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tunjukkan konsekuensi-konsekuensinya, seperti dulu Pak Boediono (eks Menko Perekonomian) dan Bu Sri Mulyani itu berani mengatakan tidak dalam pembangunan monorel kepada Wakil Presiden (Jusuf Kalla)," kata Faisal.
Untuk itu dirinya meminta kepada Sri Mulyani untuk tidak memberikan fasilitas penyediaan anggaran yang tidak perlu, apalagi disaat menuju tahun politik 2024 mendatang.
"Kementerian Keuangan jangan entertain politisi, jangan entertain para Menteri yang kepentingannya banyak mau 2024 nanti," katanya.
Sebelumnya Ekonom Senior Faisal Basri menilai banyak proyek yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya membuang dana anggaran negara. Bahkan, beberapa proyek untuk balik modal penggunaan anggaran negara bakal berlangsung lama.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Ternyata Sudah Ditolak, Tapi Rini Soemarno Ngotot Lanjut
Salah satu proyek itu, kata Faisal, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia juga bilang, masyarakat juga akan mengeluarkan ongkos yang besar untuk naik kereta cepat tersebut.
"Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat, yang barangkali ongkosnya Rp 400 ribu sekali jalan, dan diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal," ujar Faisal dalam diskusi online, Rabu (13/10/2021).
Menurut Faisal, sebenarnya proyek kereta cepat ini beberapa kali ditolak dalam rapat koordinasi pemerintah. Selain itu proyek tersebut juga ditolak oleh beberapa konsultan asing.
Hanya saja, lanjutnya, terdapat menteri yang ngotot untuk tetap menjalankan proyek, sehingga sampai sekarang proyek dijalankan.
"Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk dua minggu senilai 150 ribu dolar AS, menolak dua proposal (proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Tapi Rini Soemarno (Menteri BUMN saat itu) yang berjuang (agar proyek kereta cepat berjalan). Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot," tutur Faisal.
