Infografis
Suara.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengusulkan adanya insentif tambahan pemerintah untuk aktivitas hulu minyak dan gas (migas). Saat ini, pemerintah telah memberikan enam insentif untuk mewujudkan target 1 juta barel.
Sekretaris SKK Migas, Taslim Yunus mengatakan, terdapat tiga usulan insentif, pertama menghapus biaya pemanfaatan kilang LNG Badak USD 0,22 per MBBTU.
Lalu kedua, pembebasan branch profit tax apabila direinvestasikan keuntungannya itu ke indonesia.
"Ini masuk dalam lampiran pidato presiden 16 agustus ini tambahan yang kita minta, sebetulnya berkaitan dengan uu pajak," ujar Taslim dalam diskusi virtual, Minggu (17/10/2021).
Baca Juga: Penerimaan Negara dari Sektor Hulu Migas Capai 125 Persen pada Agustus 2021
Taslim menuturkan, usulan insentif yang ketiga adanya dukungan dalam hal perizinan kementerian terkait. Dalam insentif ini, jelas dia, diminta pemerintah mensentralisasi aturan-aturan soal kegiatan hulu migas.
"Sekarang yang terbanyak yaitu Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kemenkeu, kementerian daerah yang diinisiasi Kemendagri, dari situ banyak izin-izin yang harus dipenuhi, kalau bisa itu disentralisasi jadi satu atap," tutur dia,
Menurut taslim, insentif ini diberikan untuk mempermudah hadirnya investor di sektor hulu migas. Sehingga, target pemerintah untuk produksi minyak 1 juta barel per hari tercapai pada 2030.
"Kita selalu bekerja sama, selalu bechmarking negara tetangga. Menurut mereka (KKKS) insentif masih kurang, yang sebetulnya masih kurang, kilang masa dibebankan biaya ke mereka, padahal mereka sudah investasi ke sana," ucap dia.
Sementara, tambah Taslim, saat ini pemerintah telah memberikan enam insentif untuk kegiatan hulu migas yang diantaranya, penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi, penundaaan penghapusan PPn LNG, pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara yang selama ini menyewa ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Cadangan Migas Bertambah 521 Juta Barel, Intensif Pencari Minyak Minta Ditambah
"Lalu, penundaan/pengurangan hingga 100% pajak-pajak tidak langsung, kemudian memberikan insentif hulu migas depresiasi dipercepat, perbaikan split KKKS dan DMO price jauh lebih baik, keenam gas dapat dijual dengan harga market untuk semua skema," imbuh Taslim.
