Infografis
Suara.com - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya Rp510 miliar untuk proyek ibu kota baru pada tahap satu. Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Muliadi.
"Dalam dokumen RKP (rancangan kerja pemerintah) 2022 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp510 miliar untuk pembangunan ibu kota negara baru tahap satu," ujar Muliadi.
Untuk diketahui, pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru jadi salah satu proyek yang masuk dalam prioritas nasional.
Dalam proyek ini, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dipersilakan turut serta dalam pembangunan ibu kota negara dengan pihak ketika yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana.
Baca Juga: Jubir Presiden Fadjroel Rachman Sebut IKN di Kalimantan Lokomotif Indonesia Sentris
Semua bakal dilakukan secara terbuka dan seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berminat bekerja sama dengan kontraktor pelaksana silahkan mendaftar.
"Karena proyek nasional, tentu saja untuk rekrutmen tenaga kerja dan kerja sama mempunyai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi," ucap Muliadi.
"Silahkan warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kapasitas dan keahlian, tenaga kerjanya dipersiapkan untuk berpartisipasi bangun ibu kota negara baru," imbuhnya.
Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta kontraktor pelaksana diharapkan bisa merekrut tenaga kerja lokal.
"Sejak awal pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota negara baru," jelas Muliadi
Baca Juga: Pemilu 2024, KPU Minta Anggaran Rp86,2 Triliun, Mendagri Tito: Lompatannya Terlalu Tinggi
Pemerintah pusat juga meminta Real Estate Indonesia atau REI ikut mendukung pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut
Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
