Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan dan kewirausahaan di Indonesia, khususnya terkait kesetaraan bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas di dunia kerja. Dalam upayanya tersebut, pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang inklusif.
“Untuk itu, pemerintah menggandeng seluruh potensi yang ada, baik pengusaha, BUMN, perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat atau civil society organization. Termasuk kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Mitra Kunci ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menjadi keynote speaker Konferensi Inklusivitas, Sebuah Inisiatif Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Inklusif Mendorong Inklusivitas dan Pengembangan Jejaring Kerja Sama dengan Dunia Usaha dalam Upaya Reformasi BLK secara virtual, Rabu (6/10/2021).
Ida Fauziyah mengatakan, untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inflkusif di Indonesia, pihaknya terus memperkuat dan mendorong implementasi nilai-nilai inklusifitas dari hulu hingga hilir ketenagakerjaan. Dari hulu, upaya yang dilakukan adalah memberikan akses seluas-luasnya bagi kelompok rentan seperti pemuda miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan skill, meningkatkan skill (up-skilling), ataupun alih keterampilan (re-skilling).
“Karena dengan penguasaan skill dan kompetensi yang tepat, setiap individu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, atau berwirausaha,” katanya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Hiswana Migas Sepakat Wujudkan Perlindungan Program Jamsostek
Dia menjelaskan, dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk mengikuti pelatihan di BLK maupun LPK, serta rangka mempraktikkan nilai inklusivitas, pemerintah telah menghapus pembatasan usia maupun latar belakang pendidikan. Siapapun berhak mengakses pelatihan di BLK, tanpa ada batasan usia dan syarat pendidikan formal. Begitupun bagi perempuan dan penyandang disabilitas juga memiliki akses yang sama.
“Semua langkah ini, adalah bagian dari transformasi BLK yang merupakan salah satu program prioritas kami, untuk mencetak SDM yang kompeten dan berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan vokasi,” kata Ida.
Pada sisi hilir, lanjut Ida, upaya yang dilakukan yaitu mewujudkan pasar kerja yang inklusif. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat partisipasi tenaga kerja perempuan dan disabilitas dalam dunia usaha dan industri (DUDI) dan kewirausahaan.
Bahkan, Pemerintah Indonesia mengangkat isu pasar kerja yang inkusif (inclusive labour market) ini sebagai salah satu isu utama dalam Employment Working Group (EWG) G20, di mana Indonesia menjadi Presidensi KTT G20 di tahun 2022.
“Jadi, isu prioritas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 yang kedua adalah inclusive labour market, pasar kerja inklusif, dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja disabilitas dalam Dunia Usaha dan Industri dan kewirausahaan,” ujarnya.
Baca Juga: Sejahterakan Papua dan Papua Barat, Menaker Optimalkan Sembilan Lompatan Besar
Atas berbagai upaya mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan ini, dalam konferensi secara virtual tersebut, Menaker Ida Fauziyah menerima penghargaan dari USAID yang disampaikan oleh Wakil Dubes AS untuk Indonesia, Michael F. Kleine. Penghargaan diberikan terkait komitmen Kemnaker dan kolaborasi Kemnaker dengan USAID dalam mendorong ketenagakerjaan dan kewirausahaan inklusif, terutama untuk tenaga kerja perempuan dan disabilitas.
