Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan mengatakan, kementeriannya merespons positif rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terkait pendirian Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) berupa Balai Latihan Kerja (BLK), yang dikelola langsung oleh Kemnaker di Provinsi Bantul, DIY. Meskipun dikelola oleh Kemnaker, pelatihan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.
"BLK UPTP yang dibangun di Bantul untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bantul," ucapnya, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Budi menyatakan apresiasi atas kunjungan Bupati Bantul ke BBPLK Bandung dan BLK Lembang, dalam rangka mencari referensi untuk membangun BLK UPTP di Bantul.
Ia mengatakan, pembangunan BLK UPTP di Bantul ini sebagai solusi mendekatkan antara kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terampil oleh perusahaan dengan ketersediaan SDM terampil.
Baca Juga: Demi Tingkatkan Kompetensi, Kemnaker Berupaya CPMI Dapat Kuota Kartu Pra Kerja
"Kita harap, BLK UPTP yang dibangun bisa terintegrasi dengan kejuruannya untuk dapat menghasilkan para pencari kerja yang kompeten,"ucapnya.
Dirjen Budi juga menjelaskan, dalam setiap arahannya, Menaker Ida Fauziyah ingin agar pembangunan dan pengembangan BLK UPTP dan UPTD bisa menjadi langkah dalam mendukung peningkatan keahlian SDM yang ada di daerah.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka memperoleh gambaran dan informasi yang lebih detail tentang aktivitas BLK dan seberapa besar manfaat bagi peserta pelatihan.
Menurutnya, BBPLK Bandung dan BLK Lembang ini bisa menjadi barometer dalam upaya meningkatkan keahlian SDM di Bantul.
"Kita ingin BBPLK Bandung dan BLK Lembang nantinya bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keahlian SDM yang ada di Bantul, kata Abdul Halim Muslih.
Baca Juga: Kemnaker Bangun SDK untuk Dukung Reformasi Tata Kelola Data Ketenagakerjaan
Bupati menjelaskan, dalam membangun dan mengembangkan BLK UPTP ini, Pemkab Bantul sudah memiliki lahan seluas 2 hektare untuk dapat dijadikan lokasi pembangunan BLK UPTP.
"Saya berharap nantinya masyarakat kabupaten Bantul dan Provinsi DIY bisa belajar, berlatih di BLK UPTP," katanya
Ia juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh sambutan yang positif. Selanjutnya kami serahkan kepada Kemnaker untuk waktu pembangunan BLK UPTP tersebut.
"Kapan BLK UPTP itu akan dibangun dan beroperasi itu sepenuhnya wewenang Kemnaker," katanya.
Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 21 BLK UPTP yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis) dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).
BLK lainnya adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).
