Infografis
Suara.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) secara hybrid. Munas diselenggarakan pada 27-29 September 2021 yang kegiatan utamanya dipusatkan di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Munas APJII tersebut telah memilih kepengurusan baru. Kepengurusan APJII periode 2021-2024 sudah resmi terbentuk. Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga menegaskan bahwa pihaknya sudah membuat program dan rencana kerja dalam periode ini.
Salah satu yang bakal ia tekankan adalah penetrasi internet di seluruh pelosok daerah Indonesia. Selama tiga tahun ke depan, program APJII salah satunya akan lebih fokus pada penetrasi internet ke seluruh Indonesia.
“Kebutuhan akan internet luar biasa, tapi di [Indonesia] Timur, bahkan di Jawa pun masih ada yang belum terlayani dengan baik, itu misi kami. Kami ingin mengedukasi teman-teman penyelenggara jasa internet (ISP) terus mengembangkan sayapnya ke daerah yang belum terjangkau tadi,” ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga dalam jumpa pers online di Jakarta, ditulis Jumat (1/10/2021).
Baca Juga: Sederet Bansos Cair Oktober 2021 yang Telah Disiapkan Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Angga juga mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga, misal Singapura. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, sulit rasanya mendorong kecepatan internet.
“Maka, kami lebih memilih penetrasi (internet) dan penyebaran lebih luas lagi sehingga masyarakat bisa melek digital dan hal ini juga butuh dorongan pemerintah,” ujarnya.
Dengan penetrasi internet yang lebih luas, kata dia, praktis hal itu juga berkorelasi terkait literasi digital. Percuma jika konten digital bagus, tapi koneksi internetnya tidak ada.
“Literasi digital kembali lagi ke penetrasi internet,” tuturnya.
Angga menyadari bahwa banyak penyedia layanan internet (ISP) yang hanya beroperasi di daerah perkotaan, tapi enggan menjangkau daerah pelosok yang sedikit populasinya.
Baca Juga: Emosi hingga Gelisah, Ini Ciri-ciri Anak Kecanduan Internet
“Di sinilah, saya ingin pemerintah bisa memberikan insentif agar memacu ISP bisa melayani wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya.
“Untuk meningkatkan internet, memang harus menjadi mitra pemerintah. Pemerintah harus benar-benar men-support industri internet, salah satunya melalui insentif,” ia menambahkan.
Ditanya terkait ISP ilegal, Angga tak menutup mata dengan fakta tersebut di lapangan. Ia menyebutkan, bahwa jika anggota APJII mencapai 700 perusahaan, ISP ilegal barangkali bisa mencapai puluhan ribu.
“Tapi, enggak bisa dimungkiri, bahwa mereka juga ujung tombak penetrasi [internet]. Di situlah, kami ingin mengedukasi agar mereka sebagai ISP terdafatr di Kementerian Kominfo. Kalau [beroperasi secara, red] ugal-ugalan kan yang dirugikan masyarakat,” ujar Angga.
Selain penetrasi internet, Angga juga mengatakan, APJII akan mendorong penggunaan protokol internet (IP) versi 6 di Indonesia secara lebih masif lagi. Ini lantaran ketersediaan IPv4 semakin sedikit.
Ia mengatakan masalah pengelolaan IP di APJII dikerjakan oleh unit Indonesia Network Information (IDNIC). Ia menyadari beberapa tahun lalu belum banyak perangkat-perangkat TI yang mendukung IPv6, tapi saat ini perkembangan perangkat telah berbeda, sehingga asosiasi menginginkan ekosistem penggunakan IPv6 lebih besar lagi.
Selanjutnya, hal yang akan didorong APJII ke depan ialah penggunaan Indonesia Internet Exchange (IIX). Angga mengharapkan IIX bisa semakin berkembang lebih besar lagi. Saat ini infrastruktur IIX memang tersedia di Jakarta, tapi baal diperluas di daerah, terlebih APJII saat ini telah memiliki 13 kantor perwakilan daerah.
APJII juga memproyeksikan selama tiga tahun ke depan ada penambahan 5-6 kantor perwakilan daerah. Sekadar diketahui, APJII membangun IIX sejak Agustus 1997 sebagai upaya membentuk interkoneksi nasional antar ISP di Indonesia. Pelanggan suatu ISP dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan pelanggan ISP lainnya.
Jika tidak adanya interkoneksi nasional, kecepatan lalu lintas informasi akan bergantung pada intekoneksi internet di luar negeri; trafik luar negeri ini yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh ISP lokal.
Musyawarah Nasional XI APJII di Jabodetabek selesai digelar selama tiga hari (27-29 September). Dalam Munas itu, Angga, begitu panggilan akrab, disahkan sebagai Ketum APJII untuk periode 2021-2024.
Selama kepengurusan ke depan, Angga didampingi Zulfadly Syam yang menjadi sekretaris jenderal dan Muri Kuswanto sebagai bendahara umum, termasuk ketua unit IDNIC-APJII, Adi Kusuma. Sejauh ini, Angga dkk belum mengumumkan susunan pengurus untuk tiap-tiap bidang.
Berbeda dengan asosiasi lain, program kerja APJII telah lebih dulu disusun oleh anggota.
Program telah disusun selama sembilan hari pada Juni lalu sebelum Munas digelar. Ketum bersama pengurus selanjutnya tinggal mengerjakan apa yang telah diamanatkan dalam agenda program kerja tersebut.
Ketua Organizing Committee (OC) Taufik M. Heriawan mengatakan secara umum acara Munas XI berjalan lancar. Jumlah peserta yang mengikuti hajatan besar tiga tahunan secara online sebanyak 754 perusahaan anggota APJII.
Sementara untuk peserta yang hadir secara fisik berjumlah 80 orang terdiri dari anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, panitia penyelenggara Munas, serta kandidat Dewan Pengawas dan Pengurus periode 2021-2024.
Jumlah peserta yang hadir secara daring maupun luring sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan Munas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APJII.
“Pelaksanaan Munas XI APJII selama tiga hari berturut-turut berlangsung lancar dan mengikuti protokol kesehatan ketat untuk para peserta yang hadir. Mulai dari peserta yang datang harus sudah vaksin, kami juga menyiapkan test bebas Covid-19 di tempat acara, serta membatasi kehadiran secara fisik,” kata Taufik.
Pada acara Munas ini, berbagai agenda dibahas mulai dari laporan penanggung jawaban Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus periode 2018-2021, pengesahan program kerja tiga tahun mendatang, pemilihan Dewan Pengawas, Ketua Umum, Ketua Unit IDNIC, serta penetapan susunan Dewan Pengawas & Dewan Pengurus periode 2021-2024.
“Khusus untuk pemilihan Dewan Pengawas, Ketua Umum, Ketua Unit IDNIC dilakukan secara fisik. Kami menyiapkan empat tempat sebagai TPS yakni di Hotel Le Meridien, Sekretariat APJII, Wyndham Casablanca Hotel, dan Swiss Bell Hotel Serpong, Tangerang,” ungkap Valens Riyadi, Ketua Steering Committee (SC).
Di Munas tahun ini, terdapat 26 calon Dewan Pengawas, 6 kandidat Ketua Umum, dan 7 calon Ketua Unit IDNIC yang ikut dalam kontestasi. Setelah dilakukan pemilihan, disahkan dalam sidang susunan penetapan Dewan Pengawas, Ketua Umum, dan Ketua Unit IDNIC.
Dilanjutkan Valens, nantinya Dewan Pengurus APJII periode 2021-2024 akan melaksanakan program kerja yang telah disepakat di masing-masing bidang dan amanat Munas XI. Setelah Munas berakhir, Ketua Umum akan menyusun ketua-ketua bidang yang akan membantu pekerjaan selama tiga tahun mendatang.
Berikut adalah susunan Dewan Pengawas, Ketua Umum, dan Ketua Unit IDNIC APJII periode 2021-2024:
Dewan Pengawas:
- Ketua: Fauzan Nurul Fadlil (PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)
- Sekretaris: Budi Santoso (PT Mora Telematika Indonesia)
- Anggota: Didi Winarsyah (PT Sumidhaz Permata Bunda)
- Anggota: Ade Surya Saputra (PT Quanta Tunas Abadi)
- Anggota: Parlindungan Marius (PT Garis Waktu Kita)
- Anggota: Hariyanto Kiscahyono (PT NTT Indonesia)
- Anggota: Bambang Heru Wijaksono (PT Adidaya Infocom Lestari)
Dewan Pengurus:
- Ketua Umum: Muhammad Arif Angga (PT Garuda Prima Internetindo)
- Sekretaris Jenderal: Zulfadly Syam (PT Tiga Satu Cyber Network)
- Bendahara Umum: Muri Kuswanto (PT Jala Lintas Media)
- IDNIC
- Ketua Unit IDNIC: Adi Kusuma (PT Arsen Kusuma Indonesia)
