Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Namun, usulan ini masih menjadi perdebatan karena memiliki anggaran yang cukup fantastis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak banyak bicara terkait ditanya soal permintaan anggaran ini, menurut Sri Mulyani permintaan tersebut masih terus dilakukan pembahasan.
"Kan itu lagi dibahas dengan Pak Mendagri, dengan Komisi II. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (30/9/2021).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritisi bengkaknya anggaran tahapan Pemilu untuk 2024 senilai Rp 86 triliun. Ia meminta agar anggaran bisa dikecilkan mengingat situasi pandemi yang belum juga usai.
Baca Juga: Bukan Prabowo, Pengamat Sarankan Gerindra Usung Sosok Ini di Pilpres 2024
Terlebih kata Tito, anggaran tahapan Pemilu 2024 itu meningkat sangat jauh dibanding anggaran pada dua Pemilu sebelumnya. Sebagai catatan Tito merinci besaran anggaran Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2014 anggarannya senilai Rp 16 triliun dna Pemilu 2019 dengan anggaran Rp 27 triliun.
"Kami belum mendapat data resmi berapa anggaran Pemilu yang diajukan, ini baru baik dari KPU, Bawaslu, DKPP tapi kemarin membaca pengajuan Rp 86 triliun. Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR membahas persiapan Pemilu 2024, Kamis (16/9/2021).
"Karena ini lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 triliun ke Rp 27 triliun ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," sambungnya.
Kritik mengenai anggaran Pemilu 2024 yang membengkak juga disampaikan pimpinan Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang merasa heran besarnya anggaran itu justru diperuntukan untuk para penyelenggara bukan pembiayaan tahapan Pemilu.
"Kalau sekarang kan untuk 2024 itu mereka membutuhkan Rp 86 T, yang mestinya cukup sampai Rp 20 T, kita tanya kenapa bengkak? Untuk KPPS. Jadi anggaran ini bisa meningkat jauh hanya untuk pembiayaan para penyelenggara, bukan pembiayaan tahapan," kata Junimart.
Baca Juga: Partai Demokrat Usul Pilkada Dimajukan ke 2023, Apa Alasannya?
