Infografis
Kendala Moratorium
Sebagaimana diungkapkan Prof. Jony, PresUniv sudah sejak lama ingin mendirikan Prodi Kedokteran. Namun, keinginan tersebut masih terkendala oleh kebijakan moratorium pendidikan kedokteran yang ditetapkan sejak tahun 2016 oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Menurut Menteri Ristekdikti ketika itu, Mohammad Nasir, moratorium terpaksa ditempuh akibat masih adanya fakultas atau program studi kedokteran yang bermasalah. Di antaranya, standar kelulusan dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang masih dibawah standar.
“Masih ada Fakultas Kedokteran swasta yang hanya mampu meluluskan 18% dari seluruh mahasiswanya dalam UKMPPD,” ungkap Menteri Nasir.
Angka tersebut jauh di bawah harapan pemerintah yang ingin presentasenya mencapai 60%.
Alasan lainnya adalah masih banyaknya Fakultas atau Prodi Kedokteran yang terakreditasi C. Menurut Konsul Kedokteran Indonesia (KKI), saat ini di seluruh Indonesia ada 89 Fakultas Kedokteran.
Sebanyak 38 fakultas berada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 51 di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dari seluruh fakultas tersebut, yang terakreditasi A baru 22, terakreditasi B ada 45, dan terakreditasi C sebanyak 22 fakultas.
Selain itu juga masih banyak Fakultas Kedokteran yang belum memenuhi syarat ketersediaan tenaga pendidik atau dosen kedokteran, dan beberapa persyaratan lainnya. Maka, menurut KKI, moratorium diperlukan agar untuk meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran.
Sebaran Dokter Belum Merata
Baca Juga: Jago Main Catur, Mahasiswa Kedokteran Unismuh Makassar Bakal Bertarung di PON Papua
Masalah lainnya adalah rasio dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk, termasuk distribusinya, yang sangat timpang. Merujuk data Kementerian Kesehatan tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara memiliki 6-7 dokter umum untuk setiap 10.000 penduduknya.
