Infografis
Suara.com - Wacana pemerintah yang ingin membuat aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital, disebut peneliti ekonomi senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy bakal hasilkan untung besar.
"Potensinya cukup luas karena Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, penggunaan mata uang digital pembayaran non-cash akan semakin banyak diminati oleh masyarakat," katanya, Minggu (26/9/2021).
Saat ini, menurut Yusuf, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pembayaran non tunai. Terlepas dari wabah COVID-19, pembayaran non-tunai sudah jadi gaya hidup.
Selain itu, perkembangan e-commerce saat ini yang menerima pembayaran nontunai membuat masyarakat menjadi lebih terbantu, sehingga mendorong masifnya penggunaan pembayaran digital.
Baca Juga: Pemerintah Akan Uji Coba Pakai Pedulilindungi untuk Sekolah yang Gelar PTM
"Data terakhir menunjukkan nilai transaksi pembayaran non-cash itu mencapai sekitar Rp160 triliun pada 2020, sementara volume transaksinya mencapai 12 miliar. Jadi, memang kenaikannya itu cukup signifikan," ujarnya.
Melihat potensi besar itu, Yusuf menilai wajar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin menjadikan PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital.
Kendati demikian, ia menyarankan pemerintah terlebih dahulu membenahi masalah keamanan datanya.
Sejumlah data-data masyarakat Indonesia selama satu tahun terakhir berhasil diakses pihak tidak bertanggung jawab, termasuk di aplikasi PeduliLindungi.
"Ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami secara utuh terkait pembayaran non-cash dan risiko yang ada di apa di baliknya. Jadi, menurut saya memang risiko dan masalah keamanan data ini masih harus dibenahi terlebih dahulu," tutur dia, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Siapkan Aplikasinya, Mal di Batam Segera Berlakukan Scan QR Code PeduliLindungi
Selain itu, Yusuf menilai penggunaan PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
Menurutnya, masyarakat akan lebih terdorong melakukan vaksinasi jika diberikan insentif. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk lebih menggencarkan sosialisasi vaksinasi COVID-19 dan memastikan distribusi vaksin hingga ke pelosok daerah.
"Memang agak sedikit ya hubungannya antara memasukkan layanan pembayaran digital dengan minat vaksinasi masyarakat. Yang tidak kalah penting bagaimana distribusi vaksin karena bisa saja kesediaan masyarakat untuk vaksinasi itu tinggi tapi terganjal distribusi," kata Yusuf.
Sebelumnya, Menko Luhut menginginkan aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan Kementerian Kominfo menjadi alat pembayaran digital karena Indonesia telah berhasil menggarap QRIS yang digagas Bank Indonesia.
Pemanfaatan PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran, menurutnya, merupakan dukungan untuk meningkatkan inklusi keuangan digital guna memperluas pasar produk-produk lokal, seperti UMKM, sehingga pasar digital Indonesia lebih siap dan berdaya saing baik dari sisi hulu maupun hilir.
