Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap, tak ada lagi keterlambatan distribusi pupuk subsidi kepada petani. Penerima bantuan pupuk subsidi sudah terdata dengan jelas berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan kelompok tani berdasarkan kebutuhan mereka.
Hal ini diungkapkannya kunjungan kerja Panja Pupuk Subsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Pandeglang, Jabar, Jumat (24/9/2021).
"RDKK telah terverifikasi secara berlapis dari tingkat kabupaten hingga pusat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menuturkan, kehadirannya ke Kabupaten Pandeglang menindaklanjuti keluhan yang disampaikan petani, penyuluh, termasuk Bupati Pandeglang.
Baca Juga: Kementan Raih Dua Penghargaan Tertinggi dalam Anugerah Humas Indonesia 2021
"Saya datang ke sini untuk melihat langsung dan akan menjadi masukan bagi kami. Tadi juga banyak poin-poin, masukan dari para petani, dan saya katakan ke kepala dinas untuk segera bisa ditindaklanjuti," tutur Sudin.
Salah satu keluhan yang mencuat, menurut Sudin adalah persoalan benih dan harga yang anjlok saat panen raya.
"Makanya saya akan panggil Bulog Banten untuk membantu menyerap. Lalu ada juga keluhan penyuluhnya yang kurang, karena aturannya satu desa satu penyuluh, tapi saat ini belum tercapai. Saya mendukung langkah Kementan, khususnya BPPSDMP. Tapi itu harus direalisasikan. Kalau tidak, saya akan tagih," kata Sudin.
Harapannya, dengan kunjungannya ke daerah, maka persoalan yang dihadapi petani dapat diselesaikan, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
"Tugas kita bersama menaikkan taraf hidup petani. Petani itu ibarat malaikat. Kebayang tidak jika petani mogok bercocok tanam, lalu kita mau makan apa? Kita dukung para petani untuk kemajuan Indonesia kita bersama," tegas Sudin.
Baca Juga: Dorong Penurunan Stunting, Kementan Replikasi Program P2L dan LPM
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi mengapresiasi langkah Komisi IV DPR RI dalam kunjungannya ke Kabupaten Pandeglang. Hal itu dilakukan dalam rangka perbaikan pengelolaan pupuk subsidi.
"Saat ini, Komisi IV sedang menggali informasi berkaitan dengan perbaikan pupuk bersubsidi. Salah satunya dilakukan di Kabupaten Pandeglang. Informasi yang digali adalah bagaimana para petani mendapatkan pupuk bersubsidi, bagaimana petani bisa mendistribusikan di sawah. Ini semua kan ada mekanisme nya," ujar Dedi, Jumat (24/9/2021).
Menurutnya, pupuk subsidi diusulkan mulai dari tingkat paling bawah melalui penyusunan RDKK.
Usulan tersebut kemudian diverifikasi mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat di Kementerian Pertanian.
"Untuk proses distribusinya dilakukan oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Kami di Kementerian Pertanian hanya mengusulkan berdasarkan kebutuhan petani. Untuk anggaran ada di Kementerian Keuangan," papar Dedi.
Dedi menegaskan, Kementan berkomitmen mengurai persoalan pupuk subsidi mulai hulu hingga hilir.
"Kami berkomitmen memperbaiki persoalan puouk subsidi ini. Salah satu tugas kami juga adalah implementasi pupuk subsidi di sawah. Jadi fokus kami adalah mengusulkan sesuai kebutuhan dan mengimplementasikan di sawah," tutur Dedi.
Dedi berharap, pupuk subsidi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
"Kami berharap pupuk bersubsidi ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak produktivitas. Dari penelitian semua sudah terbukti bahwa pupuk itu mendongkrak produktivitas pertanian," kata Dedi.
