Infografis
Suara.com - Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan untuk melanjutkan kebijakan moratorium sawit dalam rangka dapat menyelesaikan pekerjaan rumah terkait dengan berbagai permasalahan dalam tata kelola komoditas tersebut.
Direktur Program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia/SPOS Indonesia, Irfan Bakhtiar, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (24/9/2021) menyatakan bahwa moratorium masih diperlukan agar pemerintah menuntaskan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Dengan melanjutkan moratorium, menurut dia, pemerintah juga perlu segera memastikan upaya yang luar biasa untuk menyelesaikan hal itu.
"Kita masih perlu moratorium jilid II. Kalau tidak dilanjutkan, negara dan petani justru akan mengalami banyak kerugian," katanya.
Ia menyoroti saat ini masih ada persoalan kebun sawit di kawasan hutan yang belum tuntas. Dari 3,4 juta hektar sawit di kawasan hutan, catatan yang disampaikan ke publik baru sekitar 600.000 hektar kebun perusahaan yang sudah mengajukan pelepasan.
Selain itu, ujar dia, hingga sekarang juga belum ada langkah apapun baik untuk pelanggaran maupun keterlanjuran yang terjadi. Kebun sawit rakyat di kawasan hutan juga masih sangat minim yang teridentifikasi.
"Langkah penyelesaian yang diharapkan melalui reformasi agraria juga belum dilakukan. Pendataan data kebun sawit, terutama sawit rakyat, belum terkonsolidasi dengan baik antar-instansi pemerintah," katanya.
Dari sisi produksi, lanjutnya, upaya peningkatan produktivitas masih jauh dari harapan karena peremajaan sawit baru terealisasi kurang lebih 63 ribu hektare.
Seperti diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit atau dikenal sebagai moratorium sawit ditandatangani Presiden Joko Widodo 19 September 2018. Setelah Inpres berakhir 19 September 2021, pemerintah belum menentukan sikap apakah akan menghentikan atau melanjutkan moratorium.
Baca Juga: Perbaikan Tata Kelola Sawit Belum Selesai, Moratorium Perlu Dilanjutkan
Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan menyusun kembali langkah-langkah untuk menata sawit.
