BI Sebut akan Ada Insentif Khusus Bagi Pelaku Usaha Implementasi LCS

Kamis, 23 September 2021 | 17:52 WIB
BI Sebut akan Ada Insentif Khusus Bagi Pelaku Usaha Implementasi LCS
Ilustrasi Bank Indonesia. [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Bank Indonesia memastikan kebijakan penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement dalam perdagangan bilateral akan memberikan keuntungan kepada berbagai pihak.

LCS merupakan upaya BI untuk meninggalkan dominasi dolar AS dalam transaksi perdagangan dan investasi. Dengan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, permintaan dolar AS berpotensi berkurang setelah BI melakukan kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan beberapa bank sentral negara Asia.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi menjelaskan transaksi bilateral dengan mata uang lokal ini bukanlah suatu keharusan bagi pelaku usaha.

Akan tetapi, pemerintah sedang merumuskan insentif bagi para pelaku usaha yang menerapkan LCS ini. Harapannya, para pelaku usaha akan semakin tertarik untuk menggunakan mata uang lokal dalam setiap transaksi dagang mereka.

"Kita sudah ada kesepakatan, saat ini pemerintah sedang dalam kajian untuk membantu memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang menggunakan LCS ini," ujar Doddy dalam webinar InfobankTalkNews, Kamis (23/9/2021).

Saat ini, sudah ada empat negara yang menerapkan LCS dengan Indonesia, yakni bank sentral Jepang, Malaysia dan Thailand, yang terbaru, Bank Indonesia bekerja sama dengan bank sentral China atau People's Bank of China (PBoC).

Menurut Doddy transaksi bilateral dengan mata uang lokal ini tidaklah bersifat mandatory. Menurutnya, penggunaan LCS tergantung pada mekanisme pasar.

Dalam hal ini, BI akan memperluas kerja sama transaksi LCS dengan negara-negara lain, terutama mitra dagang.

Meskipun demikian, ia belum bisa menjelaskan soal negara-negara mana saja yang akan disasar sebagai tujuan LCS. Sebabnya, transaksi ini memerlukan persetujuan dari kedua negara yang bersangkutan.

Baca Juga: Bank Indonesia Pastikan Bantuan Rp 90,2 Triliun dari IMF Bukan Utang

"Masih cukup banyak mitra utama kita, di Asia Timur ada Taiwan, Asia Selatan ada India, di Timur Tengah ada Arab Saudi, Asia Tenggara masih ada Filipina, Australia juga, ini masih masuk di kawasan kita. Kita belum akan keluar kawasan," tutur dia.

REKOMENDASI

TERKINI