Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp5.924 Triliun, Pemerintah Janji Belanja Prioritas

M Nurhadi Suara.Com
Rabu, 15 September 2021 | 11:30 WIB
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp5.924 Triliun, Pemerintah Janji Belanja Prioritas
ILUSTRASI-Petugas menata tumpukkan uang di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS, Bank Indonesia (BI) mengklaim utang Indonesia melambat 1,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding tahun sebelumnya.

"Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Rabu (15/9/2021).

Ia menyebut, utang Indonesia pada Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Penyebabnya karena penurunan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19.

Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua ISEI Lagi, Gubernur BI Sudah Rancang Tiga Strategi

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing yaitu dolar AS dan Euro pada bulan Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN, seperti mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Menurut Erwin, penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS.

Ia juga berjanji, pemerintah akan terus berkomitmen mengelola ULN pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," kata dia, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Ditarik dari Peredaran, Segera Tukarkan 5 Uang Lama Jenis ini ke BI

Erwin menyebutkan ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen (yoy) pada Juni 2021, yang disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen (yoy), meski melambat dari 1,7 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Sedangkan, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).

"Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar 207 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 207,8 miliar dolar AS," ucap Erwin.

Ia mengungkapkan ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta dan masih didominasi ULN jangka panjang.

Meski demikian, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, serta tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI