Cek Fakta
Suara.com - Diisukan bakal gantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menkopolhukam), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sama sekali tidak terpikirkan.
"Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, namun saya tidak terlintas sedikitpun dalam pikiran saya untuk menjadi Menkopolhukam," kata Dasco, Senin (13/9/2021).
Tidak hanya itu, ia mengaku, saat ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua DPR memiliki tanggung jawab yang besar agar tugas-tugas kenegaraan berjalan baik.
Tugas tersebut menurut dia lebih utama dalam membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.
Baca Juga: Gerindra: Agak Repot Bicara Teknis Elektoral 2024 saat Rakyat Menderita karena Pandemi
"Saya hanya jalankan amanah sebagai Pimpinan DPR, terutama pada saat ini bagaimana mengimbangi pemerintah dalam penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang belum kita tahu kapan selesai," ujarnya.
Tanggapan ini dilontarkan setelah adanya wacana adanya perombakan kabinet, salah satu nama yang mencuat adalah Sufmi Dasco Ahmad yang dikabarkan akan menjadi Menkopolhukam.
Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, munculnya nama Dasco sebagai calon Menkopolhukam patut diperhitungkan.
Alasannya karena Dasco dianggap memiliki pengalaman di bidang politik dan hukum sehingga pantas menduduki posisi tersebut.
Namun Jerry menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih nama yang menjadi menteri. Selain itu menurut dia, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter dan juga tegas.
Baca Juga: PAN Jadi Sahabat Baru Koalisi Jokowi-Maruf, PKB Izinkan Reshuffle, Tapi Ini Syaratnya
Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai Dasco merupakan sosok yang tepat menjadi Menkopolhukam karena tidak suka kegaduhan.
Ia berpendapat, Ketua Harian Partai Gerindra itu secara jaringan dikenal oleh banyak tokoh politik, agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh. Selain itu, Dasco juga merupakan salah satu aktor rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pasca-Pilpres 2019.
