Infografis
Suara.com - Indikator-indikator kinerja utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lima tahun terakhir -mulai dari penerimaan perpajakan, yield Surat Berharga Negara (SBN), hingga dwelling time- menunjukkan kinerja optimal.
Hal inilah yang dibanggakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/9/2021).
“Kita lihat dari penerimaan perpajakan sudah mulai recover, kemudian indeks ketimpangan antar wilayah yang sempat menurun agak meningkat sedikit, dwelling time ini terutama nanti dalam proses recovery ekonomi harus tetap dijaga menjadi efisien, SBN yield kita sudah cukup menurun bahkan sekarang untuk yang 10 tahun bisa dibawah enam persen," kata Sri Mulyani.
Nilai kinerja dari anggaran Kemenkeu juga tetap terjaga bagus yang terlihat dari opini BPK atas laporan keuangan.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BA BUN) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dan Laporan Keuangan Kemenkeu mendapatkan opini WTP sepuluh kali berturut-turut.
Baca Juga: Pengiritan, Sri Mulyani Minta Belanja Mesin Fotokopi Ditiadakan
“Terhadap kita tetap WTP 10 kali untuk yang BA 15, BA BUN lima kali dan LKPP lima kali. Kami tetap menjaga untuk nilai-nilai kinerja yang lain seperti reformasi birokrasi walaupun terjadi penurunan sedikit tapi tetap kita jaga di 87,6 dan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kemenkeu juga tetap terjaga”, ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kemenkeu adalah salah satu lembaga yang sangat besar tapi mampu menjalankan balanced scorecard secara konsisten terutama dikaitkan dengan prioritas nasional yang digariskan oleh Presiden, kemudian diterjemahkan menjadi kinerja organisasi.
“Ini adalah pola dan desain organisasi di Kemenkeu berdasarkan tujuan atau tugas-tugas utama yang mungkin sering agak misleading, karena kalau kita bicara tentang prioritas nasional yang digariskan oleh bapak presiden itu sering terjemahannya untuk proyek, jadi Kemenkeu itu kelihatannya kayak tidak relevan ke proyek karena kita tidak punya proyek, tapi tanpa kemenkeu tanpa pajak ya ga akan ada proyek nasional," pungkasnya.
