Infografis
Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan stok beras yang dimiliki perseroan masih cukup. Ia mengungkapkan, hingga 27 Agustus stok beras Bulog mencapai 1,16 juta ton.
Stok beras itu, terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 1,145 juta ton dan sisanya cadangan beras komersial sebanyak 14 ribu ton.
"Stok tersebut mencukupi untuk kebutuhan penjualaan KPH, dan tanggap darurat bencana sesuai kebutuhan," ujar Buwas dalam rapar dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (30/8/2021).
Sementara itu, Perum Bulog tetap menyerap gabah petani. Hingga 27 Agustus, Perum Bulog telah menyerap gabah pertani sebanyak 908 ribu ton.
Baca Juga: Geger Beras Bantuan PPKM Tak Layak Makan, Buwas: Sengaja Diviralkan, Menjelekkan Bulog
"Adapun realisssi penyaluran beras CBP sampai 27 agustus 305 ribu ton yang terdiri dari KPH 245 ribu ton, tanggap darurat 4 ribu, dan golongan anggaran 55 ribu ton," kata dia.
Mantan Kepala BNN ini juga memastikan stok bahan pokok lainnya. Misalnya, stok Gula per 27 Agustus mencapai 10 ribu ton. Kemudian, stok telur juga mencapai 61 ton.
"Lalu, minyak goreng 1.325 kilo liter, daging kerbau 685 ton, serta tepung terigu 246 ton," papar dia.
Di sisi lain, Buwas menambahkan, Bulog juga telah berhasil menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kg ke masyarakat di masa PPKM darurat.
"Perlu kami sampaikan kami sudah melakukan tugas penyaluran bantuan beras selama PPKM darurat sebesar 288 ribu ton dengan tepat waktu," ucap dia.
Baca Juga: Stok Beras Nasional Capai 1,16 Juta Ton
Buwas juga menyebut, banyak beras-beras impor penugasan pemerintah yang masih belum terpakai. Bahkan, beras impor tersebut sudah sejak pengadaan impor beras tahun 2018 lalu.
Buwas menjelaskan, beras impor tersebut masuk ke dalam cadangan beras pemerintah. Sehingga, katanya, beras tersebut bisa disalurkan jika sudah ada keputusan penyaluran dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di tingkat Menko Perekonomian.
Namun demikian, Buwas menyebut, pemerintah belum memutuskan langkah selanjutnya terkait dengan beras impor tersebut. Padahal, pemerintah sudah tiga kali menggelar Rakortas tersebut.
"Inilah yang jadi permasalahan Bulog kita nggak bisa menggerakan CBP, nanti saya sampaikan stok lama, karena ini 3 kali rakortas engga putusputus, karena bukan tanggung jawab pure Bulog, karena ini beras CBP jadi penugasan pemerintah. Kita impor juga penugasan pemerintah untuk CBP tapi setelah itu tidak digunakan," ujar Buwas.
Buwas menuturkan, kualitas beras-beras impor yang telah ada sejak 2018 lalu telah turun mutu. Oleh sebab itu, beras tersebut harus segera dikeluarkan.
Buwas pun mengaku telah bersurat ke pemerintah untuk bisa mengambil keputusan terkait beras impor yang ada di gudang Bulog.
"Kita sudah bersurat ke Kemendag, Kemenko, Kemenkeu, untuk segera ada keputusan, karena Bulog beli dengan pinjam dan bunga komersil, sekarang kalau kita lihat itung-itunganya ini kita rugi terus," ucap dia.
Buwas berharap, beras-beras tersebut bisa disalurkan ASN atau TNI/Polri. Menurut dia, dalam ASN atau TNI/Polri memiliki alokasi anggaran untuk membeli beras.
Dengan demikian, tambahnya, para ASN atau TNI/Polri bisa mendapat jaminan kualitas dan harga beras jika mendapatkan dari Perum Bulog.
"Ini menjamin kualitas dan harga, karena TNI/Polri sudah ada alokasi pembelian beras, yang sekarang lebih mahal karena beli di pasar bebas. Nah ini harapan kami, nantinya setalah berjalan kita nggak berharap adanya penugasan, harus ada penentuan, dan penyerapan," pungkas Buwas.
