Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, salah satu langkah konkrit Kemnaker dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia adalah mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK), Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Pendirian BLK Komunitas merupakan upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja, agar dapat diakses oleh masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja yang ada," katanya, saat meluncurkan pembangunan BLK Komunitas Tahap I Tahun 2021, di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (27/8/201).
Peluncuran pembangunan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama Balai Latihan Kerja Komunitas Tahap I Tahun 2021, antara Kemnaker dengan lembaga penerima bantuan.
Ida menjelaskan, program pendirian BLK Komunitas merupakan terobosan Presiden Joko Widodo, yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sampai 2020, Kemnaker telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Kemnaker Dorong ASEAN Kelola Dampak Covid-19 Bagi Pekerja Perempuan
Setelah dilakukan penyesuaian program dan anggaran, pada tahun 2021, Kemnaker menargetkan akan mendirikan 787 BLK. Adapun pada tahap I, akan dibangun 520 lembaga penerima bantuan BLK Komunitas, sedangkan tahap II direncanakan sebanyak 267 lembaga.
"Program pendirian BLK Komunitas ini diharapkan mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia akan lebih efektif dan memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas," jelas Menaker.
Ia menambahkan, untuk program pembangunan BLK Komunitas tahun ini, Kemnaker telah menambah kejuruan pelatihan menjadi 24 kejuruan.
"Dengan adanya penambahan kejuruan pelatihan ini, saya ingin adanya link and match dengan industri maupun UMKM yang ada di sekitar BLK Komunitas," katanya.
Dalam kesempatan ini, Menaker juga mengingatkan lembaga penerima bantuan, agar dapat melaksanakan proses pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diterbitkan.
Baca Juga: Kemnaker Percepat Unit Layanan di Daerah untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
"Saya telah meminta kepada Bapak Dirjen Binalavotas untuk mengawal secara ketat semua proses mulai dari pengajuan proposal hingga penetapan, dan proses pembangunan gedung workshop untuk dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya," tegasnya.
