Wamenkeu: Perbankan Borong Hampir Seluruh Surat Berharga Negara

Kamis, 26 Agustus 2021 | 17:38 WIB
Wamenkeu: Perbankan Borong Hampir Seluruh Surat Berharga Negara
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Suara.com/Fadil)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan saat ini pembeli favorit Surat Berharga Negara adalah sektor perbankan. Menurut dia ditengah pandemi Covid-19 dan membuat ekonomi lesu perbankan sedikit mengerem menyalurkan kreditnya.

"Dalam kondisi APBN dengan defisitnya meningkat, maka pembiayaannya juga meningkat. Ketika pembiayaan meningkat, maka kita menjual SBN lebih besar dan lebih banyak. Siapa pembeli favorit dari Surat Berharga Negara Republik Indonesia? Pembeli utamanya sekarang ini adalah perbankan," kata Suahasil dalam sebuah webinar, Kamis (26/8/2021).

"Perbankan itu mengakumulasi SBN yang cukup tinggi. Kenapa? karena perbankan memang sedang kesulitan menjalankan fungsi intermediasi saat perekonomian di masyarakat belum stabil,” katanya.

Suahasil menjelaskan ketika Covid-19 merebak, respons kebijakan fiskal pemerintah menjadi instrumen penting dalam rangka penanganan Covid-19 sekaligus upaya pemulihan ekonomi. Hampir semua aspek perekonomian didukung oleh kebijakan fiskal.

Baca Juga: Wamenkeu Suahasil Nazara: Kami Tidak Ada Niat Memungut PPN Sembako

“Kalau kita lihat lagi tahun lalu 2020, APBN menjadi betul-betul penyokong dari ekonomi kita. Ketika konsumsinya negatif, investasi negatif, ekspor impor juga dua-duanya negatif, hanya komponen belanja pemerintah dalam APBN yang bisa memberi dampak positif,” katanya.

Dia mengatakan belanja pemerintah merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk menghadapi pandemi, terutama untuk membiayai sektor kesehatan.

"Ini menunjukkan kesiapan pemerintah mengeluarkan sumber daya untuk menangani masalah kesehatan dengan cara menaikkan belanja kesehatan," katanya.

Fokus kedua pada belanja pemerintah adalah perlindungan sosial. Wamenkeu mengatakan bahwa ketika terjadi pembatasan mobilitas masyarakat guna menekan penyebaran Covid, maka anggaran perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan.

“Program-programnya ada PKH kita tambah, kita tambah bantuan pangan non tunai, kita buat kartu prakerja, kita buatkan berbagai macam program yang lain dan kita terus pantau bagaimana leveling-nya itu,” katanya.

Baca Juga: Wamenkeu Suahasil Nazara Ingin Kebijakan Fiskal yang Fleksibel untuk Hadapi Pandemi

Menurut dia pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran untuk fokus utama pada penanganan Covid dan kesehatan serta menandai anggaran daerah untuk kesehatan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI