Presiden China Paksa Kaum Kaya dan Perusahaan Elit Beri Uang Pada Orang Miskin

M Nurhadi Suara.Com
Kamis, 26 Agustus 2021 | 12:38 WIB
Presiden China Paksa Kaum Kaya dan Perusahaan Elit Beri Uang Pada Orang Miskin
Presiden Cina, Xi Jinping. (Shutterstock)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden China Xi Jinping tebar janji akan mendistribusikan kembali kekayaan dalam negeri dan menekan para kaum elit serta raksasa bisnisdi negara itu.

Kepada para pemimpin tinggi dari Partai Komunis China, Xi Jinping mengatakan, pemerintah akan membangun sistem untuk mendistribusikan kembali kekayaan demi kepentingan keadilan sosial.

Mengutip Xinhua via Warta Ekonomi --jaringan Suara.com, Xi menjelaskan perlunya mengontrol warga dengan pendapatan tinggi dan perusahaan raksasa untuk memberikan lebih banyak ke masyarakat.

Saat ini, jumlah orang kaya di China diklaim lebih banyak dibanding Amerika Serikat. Namun, kesenjangan antara kaya dan miskin di antara warga pedesaan dan perkotaan di China telah memburuk.

Masalah itu membuat Xi Jinping kesal. Meski demikian ia mengakui bahwa Partai mengizinkan beberapa orang, beberapa daerah menjadi kaya terlebih dahulu setelah reformasi ekonomi sejak tahun 1970-an.

 Namun sejak 2012 ketika Xi menjabat, dia mengatakan pemerintah pusat telah membuat mewujudkan kemakmuran bersama semua orang dalam posisi yang lebih penting.

Xi Jinping akan berfokus pada redistribusi kekayaan terkait dengan tujuan ekonomi yang lebih luas dari pemerintahannya. 

Dalam beberapa bulan terakhir, negara ini memulai tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap teknologi, keuangan, pendidikan, dan sektor lainnya atas nama membendung risiko keuangan, melindungi ekonomi, dan memberantas korupsi.

Pemerintah juga menyebutkan perlunya menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan rakyat.

Baca Juga: Sinopsis Orang Kaya Baru: Keluarga Sederhana Mendadak Bergelimang Harta

Regulator secara luas menyalahkan sektor swasta karena menciptakan masalah sosial ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat dan memengaruhi cengkeraman kekuasaan Partai.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI