Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna, Kamis (19/8/2021). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2020.
Sebelumnya, Pemerintah telah menyampaikan RUU P2APBN pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juli 2021. Atas RUU yang disampaikan tersebut, masing-masing fraksi mengirimkan juru bicara untuk menyampaikan pandangannya.
“Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 cukup baik di tengah ketidakpastian dalam situasi dan kondisi yang masih diselimuti oleh pandemi Covid-19,” kata Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy C. Barends.
Sejalan dengan pandangan yang disampaikan Mercy, Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi juga menilai Pemerintah berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan APBN 2020 dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Baca Juga: Ini Enam Fokus Kebijakan APBN 2022
“Capaian positif tersebut menjadi bukti bahwa sepanjang tahun 2020, Pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan peran APBN tetap optimal sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional,” jelas Bobby.
Atas pandangan yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi, RUU P2APBN disetujui untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.
Selanjutnya, Pemerintah dijadwalkan akan memberikan pandangannya atas pandangan RUU P2APBN yang telah disampaikan oleh fraksi pada Selasa, 24 Agustus 2021.
