Infografis
Suara.com - Ketersediaan layanan pembayaran digital kepada para petani kakao dinilai mampu memberikan nilai tambah dari perekonomian digital yang saat ini berkembang.
Deputi Bidang pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah memiliki strategi nasional digital selama masa pandemi Covid-19 dalam rangka meningkatkan inklusifitas sistem keuangan dan menciptakan ekuitas perekonomian.
"Jika petani didukung dalam membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan sistem pembayaran digital, maka mereka akan bisa memperoleh manfaat dari perekonomian digital yang sedang berkembang ini," ujar Musdhalifah dalam sebuah webinar yang ditulis, Selasa (10/8/2021).
Webinar ini mengungkap, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di daerah perdesaan belum memperoleh layanan keuangan yang memadai.
Baca Juga: BABP Optimis MotionVisa dan MotionMastercard Jadi Akselerator Transaksi Digital RI
Kelompok masyarakat tersebut termasuk di dalamnya adalah sekitar 2,19 juta rumah tangga petani kakao, dan juga sekitar 21.000 pekerja di sektor pertanian yang menghadapi tantangan yang berhubungan dengan konektivitas digital, akses terhadap infrastruktur layanan keuangan, dan kurangnya kepercayaan dalam penggunaan platform digital.
Webinar juga Memastikan bahwa sistem pembayaran digital ini memang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia adalah hal krusial dalam upaya pencapaian target 90% inklusi keuangan di Indonesia secara nasional di tahun 2024.
Direktur Asia Tenggara, Better Than Cash Alliance, Isvary Sivalingam mengatakan, perekonomian di Indonesia telah memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan.
Dia berharap, sistem pembayaran digital yang bertanggung jawab bisa membantu para petani kakao yang berperan serta dalam sektor ini dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan itu sendiri.
"Dengan mendukung peningkatan produktivitas dan upaya memperbaiki taraf hidup petani, sistem pembayaran digital ini akan memberikan dukungan terhadap komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDG) dan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif," pungkasnya.
Baca Juga: Penerapan PPKM Darurat Mendorong Pertumbuhan Transaksi Digital
